Stranas PK mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 14 pelabuhan laut utama. Mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standarisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat.
Diharapkan aksi ini akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.
Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak langsung.
Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Stranas PK memiliki 3 fokus utama yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi dengan 12 aksi yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2022.
Aksi pelabuhan merupakan satu dari 12 aksi Stranas PK karena merujuk pada hasil survey Bank Dunia pada 2018 mengenai kinerja logistik, Indonesia berada di urutan ke-46 dari 16 negara.
Dengan skor 3.15, biaya logistik Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, yaitu mendekati 24% dari PDB. Padahal berdasarkan kajian Economy SEA 2020 yang dilansir Google, Temasek dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia akan melonjak secara signifikan dari US$ 44 miliar pada 2020 menjadi US$ 124 miliar pada 2024. Indonesia diprediksi akan mendominasi pasar ekonomi digital sebesar 40% dan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara.
