Antv – Sejumlah kader Partai Golkar Papua Barat Daya akan melakukan aksi protes di Bandara Deo Kota Sorong menyambut kedatangan DPP Golkar yang ingin melaksanakan Musda Golkar Papua Barat Daya dengan melanggar Ad - ART Partai Golkar.
Petrus Nauw Sebagai Kader Golkar mengatakan harusnya DPP Golkar menurunkan Plt Ketua Golkar Papua Barat Daya untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh di Papua Barat Daya Sebagai Provinsi Baru saat ini, bukan langsung buat Mandat Boneka DPP Golkar lalu buat Musda Memilih Ketua Golkar yang sudah di setting siapa yang akan terpilih.
"Ini namanya bukan demokrasi lagi tapi Otoriter bentuk dari penjajahan terhadap kader Golkar sendiri di Papua Barat Daya," jelasnya.
"Kami akan menolak Musda Golkar Papua Barat yang akan di selenggarakan di Kota Sorong Prov. Papua Barat Daya," tambahnya.
Senada hal tersebut Kader Golkar John Fatie menegaskan pertama DPP Partai Golkar menerbitkan Surat Perintah N0. 199/DPP/Golkar/XI/2022 Tanggal 23 November 2023 kepada Lambertus Jiimau Ketua Golkar Papua Barat untuk menyelenggarakan Musda I Golkar Papua Barat Daya.
Hal tersebut tentunya melanggar Juklak No.02/DPP/Golkar/VI/2022 Bab 16 Pasal 75 ayat 1,2 Tentang pelaksanaan Musyawarah Daerah di daerah pemekaran harusnya di tetapkan seorang Plt Ketua dari satu tingkat di atasnya untuk menyelenggarakan Musda
"Sementara sprint kepada Lambertus Jitmau sebebagai penyelenggara musda mendapat penolakan yang luas dari pengurus maupun kader karena Lambertus Jitmau tidak menunjukan kinerja dan keberhasilan dalam memimpin Partai Golkar Papua Barat," ujarnya.
