"Kita lihat saja nanti ke depannya, apakah mereka mengikuti atau tidak sanksi yang telah diberikan. Jika pihak PMKS PT GMS tetap beroperasi, maka kita dari Pemkab Bengkalis akan meningkatkan sanksi sesuai regulasi yang ada," kata Fendro.
Fendro menegaskan, langkah yang diambil Pemkab Bengkalis saat ini dilakukan untuk penegakkan disiplin bagi seluruh Investor dalam berinvestasi di Indonesia terutama di Kabupaten Bengkalis.
"Tidak tertutup kemungkinan mereka (PT GMS) akan terlibat masalah hukum baik secara perdata atau pidana yang diberikan oleh pihak yang berwenang," tambahnya.
Fendro juga berharap, agar PT GMS tidak mengikuti jejak dari PT SIPP yang telah ditangani hingga ke tingkat KLHK. Bahkan, bos PT SIPP sudah jadi tersanka dan menjalani persidangan atas kasus tersebut.
"Kita juga meminta kepada pihak PMKS PT GMS agar kooperatif dengan mengikuti sanksi yang telah diberikan. Pemkab Bengkalis tidak anti terhadap pihak swasta yang ingin membuka usaha atau investasi. Namun harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan memiliki izin, serta yang terpenting memperhatikan lingkungan hidup sekitar untuk anak cucu kita nantinya," pungkasnya.
Pemasangan plang juga disaksikan Camat Mandau Riki Rihardi, Kejari Kasi Datun Kejari Bengkalis Agis Saputra, personel Satpol PP, personel Polsek Mandau, Koramil 03 Mandau, WSA Law Firm dan Kepala Desa Harapan Baru Tarmin.
Sementara itu, General Manager PT GMS, Tumpak Panjaitan saat dihubungi tidak merespons. Pesan yang dikirim juga tidak dibalas.
