Perlu sikap demokratis, transparan dan akutanbel pada sosok yang akan memimpin DKI sampai tahun 2024. PJ Gubernur DKI bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi rutin pemerintah dan memastikan bahwa DKI Jakarta tidak berhenti pada saat antara pemilihan anggota DPRD dan pemerintahan baru dilantik.
Dia juga harus tidak memihak dan tidak memiliki afiliasi politik sehingga tidak mencoba untuk mencampuri proses pemilihan atau mempengaruhinya ke arah tertentu.
Pengalaman nasional dalam memimpin dan membina politik dalam negeri karena skala DKI yang mengnasional menjadi sangat penting karena gejolak DKI menjadi barometer nasional.
PJ adalah teknokrat untuk mengambilalih pemerintahan , bukan saja untuk memimpin rakyat dan birokrasinya tetap berjalan memberikan pelayanan terbaik bagi warga, namun satu tugas utama: menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilihan umum yang bebas dan adil pada Pemilu Serentak 2024.
Nurliah yang telah melakukan beberapa studi komparasi pemerintahan, melihat bahwa caretaker dalam pernyaratan tersebut sangat layak dan tepat diamanahkan kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.
