Antv – Polemik pupuk bersubsidi untuk petani hutan di Bojonegoro, Jawa Timur, masih belum tuntas. Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang tidak mengalokasikan pupuk bersubsidi bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) mendapat penolakan.
Hari ini ratusan petani hutan tergabung dalam 15 Kelompok Tani Hutan (KTH) menggeruduk kantor DPRD setempat untuk meminta solusi atas kesulitan pupuk bersubsidi.
Masing- masing ketua KTH menyampaikan langsung apa jkk menjadi pengharapan mereka bisa didengarkan para wakil rakyat dan Bupati Bojonegoro. Diantaranya terkait ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani hutan yang sulit didapatkan.
Bahkan adanya surat edaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro yang mempertegas tidak ada jatah pupuk bersubsidi buat petani kawasan hutan, dengan atas dasar surat dari Bareskrim.
Hal itu membuat para petani hutan merasa heran dan aneh, karena tidak berdasarkan pada kementerian pertanian.
Tidak hanya itu, tulisan pelarangan penggunaan pupuk bersubsidi petani hutan dipajang dikawasan hutan dari PT Perhutani KPH Bojonegoro.
Hadir dalam hearing tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian ( DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Kepala ADM Perhutani Bojonegoro dan Komisi B Sally Atyasasmi,Sukisno , Lasuri, Sigit Kushariyanto dan Dony Bayu Setiawan.