Ketum SMBI: Anies Perjuangkan 5 Persen APBN untuk Sepakbola

Antv – Ketua Umum Serikat Masyarakat Bola Indonesia (SMBI) Habil Marati, menegaskan, selama ini negara mengelola persepakbolaan nasional hanya untuk kepentingan pencitraan politik semata.

"Tidak ada kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan kesejahteraan pemain. Setelah tidak lagi bermain bola, mereka hidup sengsara karena tidak ada kebijakan negara yang berpihak pada mereka," tegas Habil Marati kepada wartawan di Hotel Atlet Century Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Habil yang juga mantan manager timnas Garuda dan pengurus teras PSSI, berbicara kepada wartawan usai bertemu sejumlah mantan pemain timnas, galatama, perserikatan dan pegiat sepakbola Indonesia.

Ada Robby Darwis, Elly Idris, Simson Rumapasal, Mustafa Umarela, Noah Meriam, Nasir Salasa dan sejumlah perwakilan mantan pemain perserikatan dari seluruh Indonesia.

Bersama Sekjen SMBI, Tommy Rusihan Arief, Habil menerima banyak sekali keluh kesah dan masukan penting untuk terus membangun prestasi sepakbola Indonesia yang berkelanjutan.

Menurut Habil, pemerintah harus berani melakukan terobosan kebijakan. Terutama politik anggaran.

"Terobosan politik anggaran untuk sepakbola mutlak diperlukan. Pemerintah harus berani melakukan itu," tegasnya.

Habil memastikan, sampai saat ini hanya Anies Baswedan calon presiden yang berani menjanjikan politik anggaran 5% dari APBN untuk sepakbola. Dan Anies akan tunaikan janji itu ketika sudah menjadi presiden.

"Komitmen Anies untuk sepakbola jelas dan bukan basa-basi politik. Yaitu 5% APBN untuk sepakbola Indonesia. Dan dia akan tunaikan itu," papar Habil.

Selama ini kebijakan anggaran negara sangat mengabaikan  masyarakat sepakbola yang jumlahnya 77% dari total penduduk Indonesia.

"Sangatlah ironis," ujarnya.

Padahal menurutnya, negara memiliki anggaran yang lebih dari cukup untuk dialokasikan bagi kepentingan sepakbola nasional.

"Asalkan ada kemauan untuk politik anggaran yang berpihak pada sepakbola. Itu sangat bisa dilakukan kalau memang ada kemauan. Tapi selama ini faktanya tidak ada kemauan dari negara," pungkasnya.