Isu Mutasi, SK Penugasan Bahtiar Sebagai PJ Gubernur Sulsel Hingga September 2024

Isu Mutasi, SK Penugasan Bahtiar Sebagai PJ Gubernur Sulsel Hingga September 2024
Isu Mutasi, SK Penugasan Bahtiar Sebagai PJ Gubernur Sulsel Hingga September 2024 (Foto : Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Antv – Sebelumnya telah beredar pesan berantai melalui grup WhatsApp bahwa jabatan PJ Gubernur Sulsel bakal diisi Prof Zudan Arif, menggantikan Bahtiar Baharuddin.

Bahtiar sendiri sesuai isu beredar bakal digeser menjabat PJ Gubernur Gorontalo.

Isu mutasi jabatan PJ Gubernur ini sudah menguat sejak Minggu 12 Mei kemarin.

Akan tetapi merujuk pada SK penugasan Bahtiar Baharuddin sebagai PJ Gubernur Sulsel itu barulah berakhir pada Tanggal 05 September 2024.

SK tersebut merupakan penugasan langsung dari Istana Negara kepada Bahtiar Baharuddin.

Adapun Bunyi SK tersebut adalah sebagai berikut :

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No 74/P tahun 2023

Penugasan Dr.Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulsel.
5 September 2023.

Isinya :
MENETAPKAN

1. Mengangkat dalam jabatan penjabat gubernur dengan masa jabatan paling lama satu tahun. Terhitung sejak saat pelantikan.

Ramainya isu Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel bakal diganti mendapat respon dari salah satu pengamat pemerintahan, Juanda H Alim.

Menurut pengamat pemerintahan itu, berhembusnya isu pergantian Pj gubernur Sulsel saat ini kurang tepat di tengah upaya pemulihan kembali sejumlah daerah pascabencana banjir.

“Jadi saya kira tidak tepat jika dilakukan pergantian pj gubernur Sulsel saat ini,” ucap Juanda.

Ditengah musibah bencana alam yang terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel) Justru langkah-langkah penanganan yang dilakukan Bahtiar harus didukung agar rehabilitasi bisa dipercepat.

“Justru langkah-langkah penanganan yang dilakukan Bahtiar harus didukung agar rehabilitasi bisa dipercepat,” ujar Juanda kepada media. Senin (13/5).

Termasuk bagaimana Bahtiar menangani bencana di Sulsel seperti bencana tanah longsor di Tana Toraja serta bencana enam kabupaten di Sulsel yang terjadi awal Mei ini.

Dirinya pun berharap agar Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Bahtiar untuk menuntaskan masa kerjanya hingga SK dari Presiden berakhir.

“Justru Bahtiar harus didorong menuntaskan tugasnya melakukan rehabilitasi pascabencana,” imbuh pengamat pemerintahan ini.

“Kalau dilakukan pergantian sekarang maka upaya rehabilitasi di Luwu dan Wajo terancam terputus. Sebab ini baru setengah jalan. Bahtiar dituntut harus memulihkan kondisi di Luwu dan Wajo,” terang Juanda.

Selain itu menurut Juanda, beberapa terobosan yang dilakukan Pj Gubernur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Juanda mencontohkan, program budidaya pisang. Menurutnya ini adalah terobosan sektor pangan yang cukup berhasil.

“Ini program yang pro rakyat. Sudah dirasakan secara nyata. Kalau pj diganti saya justru khawatir program itu terhenti sebelum manfaatnya dirasakan masyarakat,” paparnya.

Selain itu Bahtiar juga berhasil memelopori gerakan pangan murah. Program ini terbukti mampu menekan laju inflasi sesuai target yang diberikan oleh pemerintah.

Belum lagi proses Pemilu dan Pileg 2024 di Sulsel itu berjalan aman dan tertib di mana Sulsel tercatat sebagai daerah yang tingkat kerawanannya rendah atau hijau.

Selanjutnya, Bahtiar juga memiliki koneksi yang cukup baik ke pusat. Terbukti dalam tempo singkat ia mampu mewujudkan pembangunan stadion bertaraf internasional di Makassar.

“Ini tidak gampang. Coba lihat saja sudah berapa gubernur di Sulsel tapi tidak ada yang mampu membangun stadion. Tapi Bahtiar hanya butuh beberapa bulan sudah bisa merealisasikannya ke APBN,” tandas Juanda.

Ekonom Unhas Prof Marsuki: Pj Gubernur Bahtiar Mampu Terapkan Ekonomi Kerakyatan

Isu yang beredar seputar pergantian Penjabat (Pj) Gubenrur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengundang reaksi berbagai pihak. Salah satunya datang dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Dr Marsuki DEA.

“Dari pengamatan saya sebagai akademisi, Pj Gubernur dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik selama diamanahkan menjabat. Yang menarik, Pak Bahtiar ini berusaha mengimplementasikan  paradigma pembangunan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan,” kata Prof Marsuki, di Makassar, Selasa (14/5/2024).

Dalam pandangan ekonom Unhas ini, Pj Gubernur Bahtiar mampu mengkoordinasikan pencapaian target jangka pendek angka inflasi di wilayah Sulsel.

Bersama otoritas terkait seperti BI, OJK, Pemda, dan pelaku ekonomi lain, melalui TPID, Bahtiar dipandang punya peran besar dalam meredam lanju inflasi, sehingga target inflasi dapat dikendalikan dan stabil bahkan dibanding agka inflasi nasional antara 2-3 persen.

Dan yang nenarik, lanjut Prof Marsuki, Bahtiar berusaha mengimplementasikan paradigma pembangunan ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemanfaatan lahan produktif untuk produk-produk  potensial lokal yang selama ini digeluti masyarakat kebanyakan, menjadi produk unggulan, utamanya pisang, cabai, dan sukun.

Bibit dan lahan untuk keperluan itu disediakan, termasuk pembiayaan dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Untuk pemasarannya dilakukan  kerja sama dengan pengusaha nasional yang sudah siap membeli untuk selanjutnya dipasarkan di pasar lokal, domestik, bahkan internasional,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat mensejahterakan taraf hidup rakyat secara adil.  “Semoga kedepannya kebijakan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan itu dapat diperluas pada komoditas potensial unggulan masyarakat Sulsel lainnya, utamanya padi, peternakan, dan perikanan,” harap Prof Marsuki.

Dia memastikan, berbagai kebijakan ekonomi kerkyatan tersebut akan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kebanyakan, karena dapat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus dapat menjaga stabilitas harga di Sulsel.

Hal lain yang juga patut diapresiasi adalah keberhasilan Bahtiar melaksanakan tugas utama yang diamanahkan untuk mensukseskan pelaksanaan Pilpres 2024, utamanya menjaga agar para ASN netral dalam melakukan pilihannya secara profesional.

Guru Besar Unhas Prof Hasyim: Kinerja Pj Gubernur Bahtiar Nyata dan Signifikan

Desas desus yang menyebar terkait penggantian Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin dipandang sebagai hal yang tidak konstruktif, di tengah upaya penanganan pascabencana banjir dan longsor. Apalagi, kinerja Bahtiar selama ini menunjukkan hasil yang baik dan signifikan.

“Kalau belum waktunya kenapa harus diganti. Beliau memiliki kinerja yang baik dan hasil signifikan,” ujar Guru Besar Universitas Hasanuddin  (Unhas) Prof Dr Muhammad Hasyim, di Makassar, Selasa (14/5/2024).

Dalam pandangan dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas itu, Bahtiar adalah sosok yang memiliki karakter kepemimpinan yang selalu mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dan prinsip profesionalitas itulah yang selalu ditekankan dan ditanamkan kepada  ASN.

“Salah satu contoh adalah netralitas ASN dalam politik yang dibuktikan dengan Sulawesi Selatan adalah provinsi yang dianggap aman (tidak rawan) dalam pelaksanaan pemilu serentak (presiden dan legislatif),” ujar Prof Hasyim.

Menurutnya, Bahtiar adalah sosok pemimpin berpegang teguh (loyal) pada sistem atau prosedur yang ada dan selalu ingin mengembankan potensi daerah agar dapat dirasakan langsung hasilnya oleh Masyarakat.

Dia mencontohkan program penanaman pisang cavendish yang masif di Sulsel. Alasannya, pisang merupakan komoditas pertanian penting di Indonesia, dan Sulsel memiliki berbagai keunggulan yang dapat menjadikannya pusat produksi pisang yang signifikan. Selain itu Sulsel memiliki lahan pertanian yang luas dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan pisang sepanjang tahun.

“Program penanaman pisang ini harus diteruskan karena punya korelasi langsung dengan pertbaikan kesejahteraan masyarakat,” kata Prof Hasyim.

Selain itu, contoh pencapaian yang ditorehkan Bahtiar adalah keberhasilannya mengendalikan inflasi di Sulsel sejak dia menjabat Pj Gubernur, September 2023 lalu.

Berdasarkan data BPS, inflasi Sulsel 2023 terkendali di bawah tiga persen. Inflasi sepanjang 2023 di Sulawesi Selatan mencapai sebesar 2,61 jauh lebih rendah dari inflasi secara nasional sebesar tiga persen. Bahkah beberapa komoditas mengalami deflasi.