PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin Pindah TPS dari DKI Jakarta ke Kota Makassar

Antv – Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharudin, mendaftarkan diri untuk pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari DKI Jakarta ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang (14/1/2024).

Langkah ini diambil sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kabar baiknya adalah Ketua KPU Kota Makassar Farid Wajdi, menerima berkas pindah TPS ini.

Apa yang menjadi alasan di balik langkah ini?

Bahtiar Baharudin bersama keluarganya ingin melaksanakan haknya sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Makassar.

Langkah ini menunjukkan komitmen penuh dari PJ Gubernur Bahtiar untuk berkontribusi pada proses demokrasi di tempatnya yang baru.

Sebagai PJ Gubernur, Bahtiar Baharudin memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga stabilitas politik di Sulawesi Selatan selama pelaksanaan Pemilu.

Pemindahan TPS menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa tugasnya sebagai penjaga stabilitas politik dapat dilakukan dengan sepenuh hati dan tanpa kendala.

Keputusan Bahtiar Baharudin untuk pindah TPS juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi.

Dengan mengambil langkah ini, beliau memberikan contoh positif tentang betapa pentingnya menjalankan hak suara sebagai warga negara yang baik.

Pemindahan TPS bukan hanya tentang perubahan administratif, tetapi juga tentang keterlibatan individu dalam membangun demokrasi yang kuat dan inklusif.

Berikut Peraturan KPU Tentang Pindah Tempat Memilih:

Apakah KPU memfasilitasi bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya di TPS yang di luar domisilinya?

Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS pada pemilu 2024, bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat KTP-el nya, dan KPU sudah mengaturnya pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Bagaimana jika pemilih belum terdaftar dalam DPT?

Jika belum terdaftar dalam DPT, tidak dapat pindah memilih, namun pemilih tetap dapat memilih di TPS yang berada di wilayah domisili sesuai alamat KTP el nya untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Bagaimana tata cara dan prosedur untuk mengajukan pindah memilih?

1. Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota
2. Bawa bukti dukung alasan pindah memilih (Misalkan karena tugas, bawa surat tugas)
3. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan (masuk di Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb)
4. Pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A-Surat Pindah Memilih
 
Apa saja syarat kondisi tertentu untuk dapat pindah memilih?

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
menjalani rehabilitasi narkoba;
4. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
5. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
6. Pindah domisili;
7. Tertimpa bencana alam;
8. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
9. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pemilih yang pindah memilih dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih jenis pemilihan apa saja?

1. Calon anggota DPR jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPR;
2. Calon anggota DPD jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
4. Calon anggota DPRD Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan DPRD Provinsi; dan/atau
5. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

Kapan pemilih bisa melaporkan diri untuk pindah memilih?

Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Apa saja yang harus dibawa atau ditunjukkan saat melaporkan diri untuk pindah memilih?

1. Menunjukkan KTP-el atau KK;
2. Melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.