Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun dua modul pembelajaran serta bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).
“Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian kami juga difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ungkap Fransina.
Fransina merupakan Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus – Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang saat ini menjadi pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi. Menurutnya, selama mengikuti program, Ia dapat merasakan manfaat pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan ASN tentang pengelolaan dana Otsus.
Di sisi lain, memandang bahwa peran masyarakat dalam pembangunan daerah adalah hal yang sangat penting, USAID Kolaborasi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pelatihan bagi tokoh-tokoh penggerak (policy bootcamp) yang dilanjutkan dengan edukasi warga melalui kegiatan Suara dan Aksi Warga.
Selviana Indira, salah satu tokoh penggerak warga menuturkan bahwa Program USAID Kolaborasi memberikan dampak baik kepada masyarakat, terutama OAP, guna memahami hak mereka terkait dengan dana Otsus.
Warga juga berkesempatan untuk memberikan penilaian kepada program Otsus yang telah bergulir, serta melakukan dialog dua arah dengan pelaksana program dari perwakilan pemerintah daerah. Pada beberapa kegiatan, warga dan pemerintah daerah dapat langsung menerapkan solusi praktis dari permasalahan yang ditemukan.
Kegiatan edukasi telah menjangkau sebanyak 1.088 masyarakat dengan melibatkan 57 tokoh penggerak (local champion) sebagai fasilitator.
