Antv – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah melakukan kajian mendalam terkait dugaan keterkaitan Pondok Pesantren Al-Zaytun dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Direktur Deradikalisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk mengungkap sejarah Al-Zaytun dan hubungannya dengan NII.
"Masalahnya adalah apakah keterkaitan tersebut masih ada hingga saat ini, dan ini masih dalam proses kajian. BNPT sedang melakukan pendalaman bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya," ungkap Ahmad dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Ahmad juga menyoroti bahwa jika memang ada keterkaitan historis antara Al-Zaytun dan NII, maka BNPT tidak dapat menjeratnya dengan Undang-Undang Antiterorisme. Tugas BNPT adalah berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018.
"Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya dapat diterapkan pada kelompok atau jaringan yang terlibat dalam radikalisme. Seperti yang terdaftar dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), seperti JI, JAD, JAT, dan lain-lain," jelas Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa saat ini NII belum termasuk dalam DTTOT yang diajukan di pengadilan.
Oleh karena itu, BNPT akan mendorong agar NII dimasukkan ke dalam DTTOT agar dapat ditindak sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Ahmad juga menekankan bahwa penanganan kasus Al-Zaytun harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan menggunakan pendekatan hukum pidana umum, serta pidana khusus berdasarkan bukti yang cukup.
Sebagai lembaga pengawasan dan pemantauan, BNPT berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap Al-Zaytun dan memantau keterkaitannya dengan jaringan NII, bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya.
"Namun, yang paling penting adalah upaya mitigasi dan pembinaan, terutama terhadap para santri, serta menciptakan kondisi yang menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," tadas Ahmad.
