Antv – Menanggapi berita “Bupati Kudus Tegaskan Belum Boleh Lantik Perades Meski Ada Yang Damai” yang dimuat di salah satu lama media online pada 19 Juni 2023, pihak Universitas Padjajaran (Unpad) memberikan klarifikasi sekaligus hak jawab.
Pihak Unpad, Adrian E Rompis dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa penyelenggaraan ujian penyaringan pengisian perangkat desa di Kabupaten Kudus tahun 2023 yang kala itu bekerja sama dengan FISIP Undip.
Hal itu lantaran pihak fakultas tersebut memiliki kewenangan berdasarkan pendelegasian dari pemerintah dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai bidang keilmuannya.
Ia menyebut, gugatan yang diajukan PN harusnya ditujukan hanya pada fakultas dan tidak melebar ke pihak universitas.
"Dalam hal ini Dekan Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, M.T., M.Si. bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran saat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa Tahun 2023, sehingga gugatan seharusnya ditujukan hanya kepada Fakultas (tidak melebar hingga ke Universitas Padjadjaran)," demikian kutipan surat klarifikasi yang diterima antvklik.com, Rabu (5/7/2023).
Lebih lanjut disebutkan, Panitia Seleksi Penyaringan Perangkat Desa di 45 Desa selaku penggugat mempermasalahkan pelaksanaan dan mempunyai tafsir yang berbeda atas istilah real time pada seleksi perangkat desa berbasis komputer (CAT/Computer Assisted Test).
Padahal istilah real-time di Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa tersebut mengacu dan telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus, yakni dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal seleksi.
"Pengajuan gugatan perdata seharusnya didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Sehingga kami telah menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kudus dan meminta persidangan dilaksanakan di PN Sumedang, Jawa Barat sesuai dengan domisili hukum Tergugat. Meskipun demikian, baik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran maupun Universitas Padjadjaran secara hukum akan melayani gugatan tersebut," jelasnya.
