Antv – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) mengundang perwakilan dari Bakrie Center Foundation (BCF), Medco, dan Stop TB Partnership Indonesia (STPI).
Undangan tersebut untuk menghadiri audiensi perihal maksimalisasi Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberculosis (WKPTB) pada Kamis (8/6/2023).
Bertempat di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, audiensi ini dipimpin oleh Y.B Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan.
Selain itu, hadir pula Imbang Jaya Mangkuto mewakili BCF, Raimi Panigoro mewakili Medco, dan Henry Diyatmo mewakili STPI.
Dalam pertemuan ini, Kemenko PMK ingin mengajak sektor privat maupun organisasi kemasyarakatan untuk lebih aktif dalam WKPTB yang diresmikan pada 2022 berdasarkan Keputusan Menko PMK No.40 Tahun 2021.
WKPTB merupakan wadah kemitraan yang dikoordinasikan oleh Kemenko PMK untuk mensinergikan lintas sektor agar terlibat dalam penanganan TBC.
Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India.
Lebih dari 950 ribu penderita TBC di Indonesia tengah berjuang untuk sembuh. Perlu sinergi lintas sektor, tidak hanya dari sektor kesehatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan TBC di Indonesia.
BCF sebagai lembaga filantropi turut serta dalam mensinergikan multi stakeholder melalui Program Kolaborasi Nasional Multistakeholder dalam Percepatan Eliminasi TBC.
Program ini sudah dimulai pada tahun ini dengan menargetkan advokasi dan edukasi perihal penanggulangan TBC di 6 provinsi yaitu Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
“Tahun ini kita mulai menginisiasi program kolaborasi multi stakeholder ini dengan menitikberatkan pada kegiatan advokasi kebijakan kepada Pemda di 6 provinsi target untuk dapat membuat rumusan kebijakan daerah untuk menanggulangi TBC. Selain itu, BCF juga akan mengkoordinasikan lintas sektor dalam upaya advokasi juga edukasi melalui program magang, pengabdian masyarakat, dan penelitian terkait TBC,” jelas Imbang di dalam pertemuan, seperti dikutip dari viva.co.id, Kamis (8/6/2023).
Henry Diyatmo, Direktur Eksekutif STPI juga menyampaikan bahwa seluruh pihak perlu lebih memaksimalkan potensi setiap sektor untuk bisa saling melengkapi dalam upaya eliminasi TBC terutama di Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2030.
“September tahun ini kita akan menghadiri United Level High Level Meeting on TB (UNHLM On TB) di New York. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki Perpres mengenai penanggulangan TBC. Maka dari itu kita harus vokal dalam menyuarakan apa yang sudah kita lakukan untuk menangani TBC,” jelas Henry.
Y.B Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan juga menyampaikan harapan agar semakin banyak mitra baik dari lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, media, hingga korporasi yang dapat tergabung dalam WKPTB.
“Dengan adanya Wadah Kemitraan Penanggulangan TB tentu para mitra diharapkan dapat bekerja sama dengan Kemenko PMK untuk percepatan penanganan Tuberculosis di Indoensia,” tutup Sani.
