Antv – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi peluncuran dan dialektika buku “Etika Pemerintahan” oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
Menurut Mahfud, buku yang disusun oleh 25 penulis dan memiliki halaman setebal 561 halaman itu perlu dibaca oleh banyak kalangan, khususnya para birokrat.
“Keberhasilan buku ini diikuti tantangan bagaimana supaya buku yang bagus ini dibaca oleh banyak orang,” ujarnya pada Peluncuran dan Dialektika Buku Etika Pemerintahan MIPI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Dirinya menilai saat ini telah banyak pelanggaran etika dan moral yang terjadi di masyarakat. Karena itu, dia menekankan agar masyarakat tidak hanya takut kepada hukum, tetapi juga perlu menaati etika. Menurutnya, pedoman kehidupan di dalam masyarakat tersebut mencakup empat hal. Di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan untuk menjadi warga negara yang baik yang taat kepada Pancasila, seseorang tidak boleh hanya taat kepada aturan hukumnya, melainkan juga perlu menaati nilai-nilai etika dan moralnya.
“Hukum itu hanya sebagian dari pengontrol. Sementara sebagian besar lainnya ada di sini (di hati). Itu yang disebut integritas,” jelas Mahfud.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud kembali mengajak berbagai pihak untuk menyempatkan diri membaca buku “Etika Pemerintahan”.
Pasalnya, menurut pengamatannya kebanyakan birokrat yang membaca buku umumnya berasal dari kalangan intelektual, seperti dosen ataupun peneliti.
Ini juga ditambah dengan data dari UNESCO yang menyatakan minat baca di Indonesia tergolong rendah.
Dengan demikian, kata Mahfud, para pegiat di MIPI memiliki pekerjaan rumah agar juga mampu mengajak publik dan masyarakat luas untuk membaca buku.
Terlebih tingkat peradaban manusia dinilai sangat dipengaruhi oleh seberapa besar seseorang membaca.
“Etika pemerintahan bukan hanya penting, tapi juga prasyarat good and clean government. Jika kita masih banyak menemukan korupsi, hal itu menunjukkan etika pemerintahan kita belum diimplementasikan dengan baik. Jadi jangan hanya menaati hukum, tetapi juga menaati etika di atas hukum yang menjadi sumber dari hukum itu sendiri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, hadir pada acara ini Ketua Umum MIPI Bahtiar, Penasihat MIPI Prof. Ryaas Rasyid, beserta segenap jajaran pengurus MIPI.
Selain itu hadir pula jajaran dari pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pihak dari beragam latar belakang dan profesi.
