Mahfud MD Akui Pemerintah RI Kesulitan Bebaskan 20 WNI yang Disekap di Myanmar

Antv – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui pemerintah kesulitan untuk membebaskan 20 WNI yang disekap di Myanmar. Sebab mereka terjebak di wilayah konflik yang dikuasai pemberontak.

"Sekarang yang jadi agak bermasalah itu yang di Myanmar karena mereka terjebak dalam satu situasi konflik sehingga kita sulit masuk dan menentukan satu persatu secara diplomatis secara hubungan antar negara. Nah yang negara-negara lain sejauh bisa dilacak ya kita jemput kita pulangkan," kata Mahfud ditemui di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (4/5/2023).

Seperti diketahui, sebanyak 20 WNI menjadi korban penyekapan di daerah Myawaddy, Myanmar. Mereka diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Mahfud menjelaskan, TPPO itu merupakan sindikat dari dalam maupun luar negeri. Sindikat itu biasanya juga bermain dengan pihak-pihak tertentu seperti petugas keamanan maupun imigrasi dan perhubungan.

"TPPO itu ada penyalurnya yang dari dalam negeri, yang merupakan juga sindikat bermain dengan aparat, Imigrasi, Perhubungan, ada yang menampung ada yang menyalurkan. Lalu yang di luar negeri itu menampung," ungkapnya.

TPPO, lanjut Mahfud, juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat jahat. Sebab mereka memperjualbelikan orang secara murah seperti budak.

Korban biasanya direkrut dari warga desa yang tidak memiliki pekerjaan dan berada di bawah garis kemiskinan. Mereka kemudian dijanjikan bisa bekerja di luar negeri dengan gaji besar.

"Tapi begitu mau tanda tangan berbagai surat, dia gak baca, lalu diberi paspor kirim ke luar negeri lalu jadi budak tidak digaji, yang bekerja di kapal-kapal sampai mati, ada yang dibuang di laut dan sebagainya, ada yang kapalnya ditenggelamkan karena dikejar oleh aparat, dan sebagainya, itu banyak sekali," bebernya.

Mahfud menyampaikan, pihaknya telah membuat semacam shock therapy kepada para pelaku TPPO. Dia juga memastikan akan segera menangkap pelakunya.

"Mungkin hari ini atau besok atau minggu depan itu sudah akan dilakukan. Kita akan menangkap pelaku penyalur sindikat di suatu daerah," ujar Mahfud.

Bahkan, nama dan data para pelaku TPPO yang menjadi target sudah ia setorkan kepada Bareskrim Polri.

"Nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada Bareskrim, Kabareskrim Polri untuk segera dieksekusi ditangkap pelakunya dulu," terangnya.

Setelah nantinya berhasil menangkap sindikatnya, Mahfud akan ke daerah-daerah. Termasuk di pemerintah sendiri, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM yang menerbitkan paspor, izin di Kepolisian, hingga Kepariwisataan.

"Itu semua punya andil karena misalnya banyak sekali dari daerah itu orang yang profilnya miskin tapi mau berwisata ke luar negeri, dikirim juga, sesudah di luar negeri dijual, di sana banyak yang dijual disiksa, disetrika, gajinya tidak dibayar, disekap tidak boleh keluar bertahun-tahun, sedikitnya berbulan-bulan, nah ini yang harus kita tolong, korbannya banyak," pungkasnya.