Antv – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) terus membagikan pemahaman kepada publik terkait ilmu pemerintahan melalui webinar. yang digelar Sabtu (1/4/2023).
Webinar kali ini mengangkat tema yaitu, “Memahami Ilmu Pemerintahan dari Aspek Filsafat Ilmu”. Hadir sebagai narasumber Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ngadisah.
Dalam sambutannya, Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar mengatakan, tema terkait filsafat menjadi kajian yang mendasar untuk dipelajari.
Apalagi tak banyak ilmuwan yang mampu menjelaskan ilmu pemerintahan dari segi filsafat ilmu.
Oleh karena itu, hal tersebut perlu dibahas, apalagi webinar seri kali ini mendatangkan narasumber yang sudah lama bergelut dengan ilmu pemerintahan dan pernah menjabat sebagai rektor IPDN (periode 2008-2009).
“Ilmu pemerintahan ini tidak sama dengan disiplin ilmu lainnya. Literatur kemudian para guru besar atau ilmuan yang tersedia itu cukup banyak. Ilmu pemerintahan ini menjadi disiplin ilmu yang mandiri di Indonesia, itu mungkin belum dikenal oleh publik,” katanya.
Dia menambahkan, filsafat yang di dalamnya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat digunakan sebagai “alat bedah” dalam mempelajari ilmu pemerintahan. Dengan menggunakan filsafat, body of knowledge dari ilmu pemerintahan dapat dipelajari struktur yang terkandung di dalamnya.
Dalam paparannya, Ngadisah menjelaskan, pendekatan filsafat berusaha mencari makna terdalam (hakikat) dan akar dari ilmu pemerintahan. Sehingga akan menguatkan bidang keilmuan dan membuat seseorang mampu berpikir kritis terhadap berbagai fenomena pemerintahan. Bagi praktisi pemerintahan, diharapkan dapat muncul kesadaran ‘praktek berdasarkan ilmu’.
“Kalau kita bicara filsafat ilmu secara umum selalu mengandung empat unsur ini. Ada yang bilang tiga saja, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, tapi saya menambahkan etika di sini karena etika itu sangat penting peranannya di dalam menjaga kelestarian atau eksistensi suatu ilmu,” terangnya.
Ngadisah menerangkan pula, berangkat dari keberadaan negara dan unsurnya, dapat dikatakan bahwa obyek matrial ilmu pemerintahan adalah “negara”. Negara sebagai objek kajian juga diambil oleh beberapa disiplin ilmu yang berdekatan dengan ilmu pemerintahan seperti ilmu negara, ilmu politik, administrasi negara, dan lain-lain.
Dia menegaskan, obyek matrial bisa sama dengan ilmu-ilmu lain, tetapi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, harus mempunyai obyek formal yang berbeda dengan disiplin ilmu lain. Adapun obyek formal dari ilmu pemerintahan adalah aktivitas organ-organ negara dalam upaya mencapai tujuan negara.
“Sedang mencari sosok sesungguhnya dari ilmu pemerintahan, memahami secara mendalam apa itu ilmu pemerintahan, maka kita harus benar-benar tahu betul apa itu obyek formal dari ilmu pemerintahan,” tandasnya.
Selain itu, dia menuturkan pengembangan ilmu dan penerapannya berjalan bersamaan. Secara aksiologis, ilmu dapat eksis dan berkembang bila dipraktikkan dan membawa manfaat bagi kemanusiaan.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, moralitas sangat menentukan efektivitas pencapaian tujuan negara.
