Antv –Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru menyiapkan anggaran Rp5,6 miliar untuk mengatasi persoalan banjir di lingkungan masyarakat.
Banjir yang menjadi salah satu masalah utama di Kota Pekanbaru, saat ini menjadi prioritas yang diselesaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP.
Di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penangan ini diterjemahkan lewat program kerja, Pekanbaru Bergerak.
Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru Mardiansyah SSTP MAP mengatakan, OPD yang dipimpinnya memiliki program Pekanbaru Bergerak, dimana kegiatannya adalah berbasis pada swadaya masyarakat.
Anggaran yang ada di Dinas Perkim akan diserahkan kepada kecamatan untuk menangani permasalahan banjir di masing-masing wilayah.
"Program Pekanbaru Bergerak ini nantinya akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Bentuknya kita prioritaskan pada penanganan kawasan banjir di lingkungan, bisa saja jembatan patah karena banjir, bisa saja drainase, bisa saja sarana umum," jelas Adie kepada Antvklik.com, Jumat (03/03/2023).
Menurutnya, untuk menentukan berapa titik dan skala prioritas serta besaran anggaran yang dibutuhkan kecamatan, pihaknya belum bisa memastikan. Pihaknya masih menunggu data dan laporan dari masing-masing kecamatan.
"Untuk titik prioritas, mungkin dalam dua minggu ini sudah ketemu ya. Kita infokan dulu, makanya pak camat kita undang untuk mendapatkan lokasi prioritas," katanya.
Terkait anggaran, dia menyebut untuk sementara disediakan sebesar Rp5,6 miliar. "Saat ini masih angka percobaan Rp5,6 miliar," ucapnya.
Adie menjelaskan, dalam program ini pihaknya akan menyelesaikan satu per satu permasalahan di masing-masing kecamatan. Nantinya akan dilihat mana yang prioritas.
Kemudian anggaran yang diperuntukkan di masing-masing kecamatan juga berbeda-beda. Anggaran diberikan sesuai kebutuhan dan permasalahan di masing-masing kecamatan.
"Metodenya ketuntasan, jadi ketuntasan satu masalah di setiap kecamatan bisa selesai, tuntas. Bisa saja contohnya di Kecamatan Sail bisa lebih besar, tapi menyelesaikan satu akar masalah. Sehingga akan berbeda-beda kebutuhannya di setiap kecamatan, tidak sama," tutupnya.
