Antv – Persoalan ketiadaan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di 15 kelurahan kembali diangkat oleh anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad yang menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang optimal dalam mengelola aset. Idris mengeluhkan bahwa aset-aset milik pemprov DKI Jakarta di suatu kelurahan tidak berfungsi optimal padahal bisa dibangun puskesmas.
"Yang lagi kita kejar sebenarnya dan sudah saya sampaikan waktu Pj Gubernur DKI silaturahmi lintas fraksi ke PSI, saya sampaikan agar ada pengoptimalan aset. Misalnya ada asetnya Dinsos DKI yang tidak ada rencana peruntukan atau tidak optimal tapi ada kebutuhan lain disitu yakni Puskesmas kelurahan. Aset itu bisa digunakan bersama,” ujar Idris seperti dikutip dari laman dprd-dkijakartaprov.go.id
Idris mengatakan bahwa pihak kelurahan harus melakukan pemetaan aset Pemprov DKI Jakarta sehingga semua aset tercatat dengan baik bilamana aset digunakan atau tidak dan belum digunakan.
Idris mengkritisi bahwa masih terjadi ego sektoral yang menggagalkan atau menghambat pembangunan puskesmas, padahal masalah kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemprov dki jakarta.
