Antv – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, jika NU bebas dari intervensi politik, sehingga tidak ada pihak manapun yang dapat memanfaatkan NU sebagai 'senjata politik'.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, usai acara 'ngopi bareng' PBNU dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Nasional dan Koresponden Asing di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).
"Kita merasa kesulitan terkait menyikapi isu NU dan politik. Hal itu sangat berbahaya jika NU menjadi salah satu pihak yang ikut dalam berpolitik," kata Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Rabu (1/2/2023).
Gus Yahya lantas mengambil contoh situasi yang terjadi di India, Nigeria hingga Irak. Negara tersebut memiliki persoalan internal terkait pemanfaatan identitas sebagai senjata politik.
"Intinya NU ini sudah menjadi identitas kelompok sekarang. Kita tidak boleh mengeksploitasi NU sebagai senjata politik," ujarnya.
Kemudian, Yahya juga mengingatkan terkait putusan Muktamar NU tahun 1984. Yang dimana, NU harus berjaga jarak dengan politik praktis.
"Semua orang boleh berdebat namun itu dulu. Sekarang keputusannya NU harus ambil jarak dari politik," ucapnya.
Fokus utama NU sekarang, kata Yahya yakni pendidikan publik. Agar NU tidak terlibat dalam dinamika benturan antar kekuasaan.
"Saya tegaskan NU tidak boleh berpihak kesiapapun dalam berpolitik dan kekuasaan. Kalau kita ingin membuat perubahan yang decisive, kita juga gunakan jalur-jalur yang lain," tandasnya.
