Antv –Dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI melakukan rapat koordinasi di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Rapat koordinasi secara hybrid yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.
"Mengecek, antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan baik secara organisatori, personel maupun teknologi, yang disiapkan untuk mengahadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Karhutla menurut Menko Polhukam Mahfud MD tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Mahfud tidak ingin hal itu terjadi, meski dalam kurun waktu dua tahun terakhir hal itu tidak terjadi dan karhutla dapat diantisipasi dengan baik. Dari hasil monitoring dua arah dari Graha BNPB dengan seluruh pimpinan daerah dan unsur forkopimda, Menko Polhukam mewanti-wanti agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada.
Mahfud MD meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.
"Saya meminta kepada forkopimda terus waspada. Terus komunikasikan dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi sesuatu," kata Mahfud.
