Webinar MIPI, Edukasi Pentingnya Memahami Ilmu Pemerintahan

Webinar MIPI, Edukasi Pentingnya Memahami Ilmu Pemerintahan
Webinar MIPI, Edukasi Pentingnya Memahami Ilmu Pemerintahan (Foto : Tangkap Layar)

“Mengenali ciri-ciri ilmu pemerintahan juga sangat penting. Termasuk bagi kawan-kawan media, dengan mudah bisa mendeteksi, mendiagnosa segala peristiwa pemerintahan yang terjadi. Yang melingkupi segenap kehidupan kita sebagai warga bangsa,” terangnya.

Selanjutnya, narasumber Halilul Khairi menjelaskan, fokus (objek material) ilmu pemerintahan sampai saat ini masih terjadi tarik menarik dan diskusi ilmiah di kalangan para ahli.

Ilmu pemerintahan dalam perkembangannya belum semapan ilmu-ilmu sosial yang lain seperti ilmu ekonomi, sosiologi, atau antropologi. Ilmu-ilmu tersebut secara ontologi tidak diperdebatkan.

“Kalau ontologinya tumpang tindih dengan ilmu lain, maka dia tidak bisa disebut sebagai ilmu, tapi disebut studi. Nah, sekarang inilah yang harus dipenuhi juga oleh ilmu pemerintahan,” jelasnya. Dia menambahkan, hal yang menarik untuk dikaji sekaligus menjadi lahan penyelidikan (state of art) ilmu pemerintahan adalah terkait bagaimana pemerintah dihadirkan untuk melindungi segenap bangsa, menciptakan keadilan dan kemanusiaan, serta menyejahterakan warga negaranya. Di sisi lain, muncul gejala penindasan oleh pemerintah kepada rakyat, ketidakadilan, penderitaan, kemiskinan yang disebabkan oleh disfungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dan perannya. “Sebetulnya apa sih sebenarnya peran pemerintah itu? Kemudian kapan pemerintah harus berperan dan bagaimana pemerintah menjalankan perannya itu? Nah ini yang menjadi fokus, yang menjadi concern,” bebernya.

Halilul menegaskan, tujuan dari pembentukan negara yaitu kebahagiaan bersama. Upaya-upaya mencapai tujuan negara diserahkan kepada pemerintah suatu negara.

Kemampuan mencapai tujuan negara sangat tergantung pada pemerintah yang mengatur kemauan bersama.

Peran dari ilmu pemerintahan di sini perlu melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan kapan pemerintah tidak boleh berperan dan kapan pemerintah wajib berperan.