Antv – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dengan hukuman 20 tahun penjara.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Lingga Nuari menjelaskan, tuntutan itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu (4/1/2023).
"Iya benar ada sidang Indosurya, dan hari ini agendanya tuntutan terdakwa atas nama Henry Surya. Terdakwa dituntut 20 tahun penjara," ujar Lingga
Selain itu, terdakwa juga dituntut hukuman denda uang senilai Rp 200 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU).
"Untuk dendanya Rp 200 miliar. Sidang dilanjutkan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 dengan agenda pleidoi," kata Lingga.
Dalam keterangannya, Ketua JPU Syahnan Tanjung menerangkan bahwa perbuatan Henry Surya melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
"Atau Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Syahnan.
Henry juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Henry Surya menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya bersama dua orang lainnya, yakni June Indria dan Suwito Ayub yang kini buron.
Dalam sidang yang berbeda, June Indria dituntut JPU dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda uang sebesar Rp 10 miliar.
Penipuan KSP Indosurya disebut menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun.
Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung), jumlah kerugian itu didapat berdasarkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari uang yang dikumpulkan KSP Indosurya dari 23.000 nasabah.
Sementara itu, dalam keterangan tertulis kepada media, LQ Indonesia Lawfirm menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kerja keras Tipideksus Mabes Polri yang dalam surat pemberitahuan hasil penyidikan menyampaikan bahwa LP No 204/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI Tanggal 27 April 2022, dengan pelapor Alvin Lim, Mabes Polri telah kembali menetapkan Henry Surya sebagai Tersangka dugaan pencucian uang dalam kasus PT Indosurya Intifinance (PT SME Finance Indonesia).
“Terima kasih kepada seluruh jajaran Tipideksus Mabes Polri yang saya tahu sendiri, bekerja sangat keras dan maksimal sehingga jika sebelumnya telah berhasil melengkapi berkas Koperasi Indosurya hingga Henry Surya di tuntut 20 tahun penjara;" ujarnya.
Kini sudah kembali melanjutkan penyidikan kasus PT Indosurya Intifinance dan menetapkan 1 orang Tersangka.
Terlapor ada 15 orang termasuk, Surya Effendy, Natalia Tjandra, isteri Henry Surya beserta direktur Indosurya lainnya, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan Tersangka lainnya.” ujar Advokat Alvin Lim, SH, MH, MSc, CFP, CLA selaku Ketua Umum LQ Indonesia Lawfirm dalam keterangan tertulisnya.
Alvin Lim menegaskan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang sebelumnya menolak permintaan sita aset tambahan senilai 40 Triliun karena aset tersebut bukan atas nama Koperasi Indosurya melainkan atas nama Intifinance dan 25 Subsidiary company lainnya.
Kini sudah kembali melanjutkan penyidikan kasus PT Indosurya Intifinance dan menetapkan 1 orang Tersangka.
"Terlapor ada 15 orang termasuk, Surya Effendy, Natalia Tjandra, isteri Henry Surya beserta direktur Indosurya lainnya, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan Tersangka lainnya.” ujar Advokat Alvin Lim, selaku Ketua Umum LQ Indonesia Lawfirm dalam keterangan tertulisnya.
Alvin Lim menegaskan bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Barat yang sebelumnya menolak permintaan sita aset tambahan senilai 40 Triliun karena aset tersebut bukan atas nama Koperasi Indosurya melainkan atas nama Intifinance dan 25 Subsidiary company lainnya.
Aset bundel kepailitan itu hanya boleh mengambil aset milik Koperasi, bukan aset hasil kejahatan atau yang berasal dari uang para korban kejahatan.
“Namun, tidak bisa dipungkiri jika ada oknum mafia hukum dalam peradilan di Indonesia, sehingga sebagai jalur alternatif," tambahnya.
LQ Indonesia Lawfirm mengajukan LP terhadap Indosurya Intifinance dimana selain Henry Surya, saya selaku pelapor berharap agar Surya Effendy dan Natalia Tjandra dan pihak lain yang terbukti terlibat atau menerima aliran dana TPPU bisa di jerat dan dipidana pula serta aset mereka bisa disita.
Saat ini Tipideksus sudah bekerja maksimal dan sedang berkordinasi dengan pihak terkait untuk menyita aset PT Indosurya Intifinance yang berasal dari kejahatan. LQ support dan apresiasi, ini juga tidak lepas dari kinerja Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yang sudah berkomitmen untuk membongkar kejahatan Ponzi terbesar di Indonesia ini.
Terlepas dari gosip yang beredar tentang suap Kabareskrim, LQ percaya penuh kepada Kabareskrim akan tegak lurus dalam kasus Indosurya.
Kabareskrim telah membuktikan keberaniannya dan integritasnya dengan menahan kembali Henry Surya ketika kejaksaan membuat modus P19 mati. LQ berharap korban Indosurya jangan terpengaruh perkataan pembunuh polisi yang sakit hati dan ditindak tegas oleh Kabareskrim.
Justru LQ melihat, Kabareskrim lebih punya nyali menyikat oknum internal polri yang nakal di banding Kapolri yang obral janji kosong.
“LQ Indonesia Lawfirm berharap agar para korban Indosurya bisa bersatu dan jangan keburu gembira dengan tuntutan jaksa 20 tahun penjara kepada Henry Surya, karena masih ada banding dan kasasi dimana dengan dakwaan alternatif, Henry Surya punya kemampuan untuk berusaha mendapatkan vonis rendah (jaksa memberi celah lolos kepada Henry Surya)," ujarnya.
Dakwaan alternatif memberikan pilihan kepada hakim untuk tidak harus mengikuti tuntutan jaksa. Contohnya dalam putusan Doni Salamanan dimana vonis hakim hanya 4 tahun padahal tuntutan Jaksa 13 tahun.
Oleh karena itu, LQ menyiapkan LP kedua dan ketiga untuk Henry Surya, dkk jika lolos di MA dengan vonis rendah bisa dimaksimalkan dengan Putusan susulan dalam perkara lainnya.
“Ini dilakukan agar ada efek jera bagi penjahat Ponzi Scheme apalagi yang tidak koperatif dan berani melaporkan Kuasa hukum korban dengan LP Pencemaran nama baik," tandasnya.
