Antv –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kota Jayapura, Kota Denpasar, dan Kota Ambon karena tingginya inflasi.
Atensi itu disampaikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/12/2022).
“Sebagai gambaran, saja mengingatkan rekan-rekan (pemerintah daerah) bahwa ada 10 provinsi tertinggi inflasinya, ada yang terendah dan ada yang di tengah. Kemudian untuk kabupaten/kota yang tertinggi dan terendah bisa dilihat juga. Ini sebagai gambaran di mana Bapak/Ibu sekalian posisinya, kota dan kabupatennya terhadap skor nasional berkaitan dengan inflasi,” katanya.
Irjen dalam kesempatan itu juga mengungkap masih ada Pemda yang belum melaksanakan enam upaya konkret penanganan inflasi daerah. Irjen menyebut, terdapat 91 Pemda yang telah melakukan enam upaya konkret pengendalian inflasi daerah, 227 Pemda yang melakukan satu hingga tiga upaya konkret, dan 30 Pemda yang belum melakukan sama sekali upaya konkret.
“Mohon menjadi perhatian, karena apa pun dan di mana pun Bapak/Ibu berada, kegiatan yang dilakukan memiliki andil dalam rangka menekan inflasi ini. Kebersamaan kita sangat dibutuhkan untuk bisa mengatasi seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bersama berkaitan dengan inflasi ini,” tandas Irjen.
Dalam Rakor tersebut dilaporkan, inflasi Kabupaten Cilacap (year-on-year November 2022) sebesar 7,04 persen. Lima komoditas penyumbang inflasi yaitu beras, rokok kretek filter, tahu mentah, daging ayam ras, dan tomat.
Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu dengan melakukan program pembentukan harga terjangkau (beras), Rakor lintas sektoral jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), monitoring Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD), hingga pelaksanaan program perlindungan sosial.
