“Tidak ada gunanya perpustakaan jika masyarakat masih tetap berada di bawah tingkat kesejahteraan. Jangan sampai perpustakaan menjadi menara gading,” tambah Kepala Perpusnas.
Perbaikan kesejahteraan hanya dapat dilakukan jika kondisi ekonomi baik, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan lapangan kerja. Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan diperoleh dengan kemampuan literasi.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan peran perpustakaan amat dibutuhkan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
“Perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong kreativitas serta memangkas berbagai kesenjangan akses informasi,” ungkapnya.
Dia berharap PLM Nasional Tahun 2022 dapat melahirkan banyak ide dan gagasan yang inovatif dan aplikatif dalam menghadirkan perpustakaan yang lebih inklusif.
Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Khamim, mengatakan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah mendorong lahirnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh masyarakat sekitar perpustakaan.
“Dalam rangka kebijakan revolusi mental, khususnya Gerakan Indonesia Mandiri UMKM perlu diwadahi dalam bentuk koperasi sehingga semangat gotong royong kebersamaan dan kesejahteraan bersama selalu menjadi tiang atau dasar pembangunan ekonomi,” ungkapnya.
