"Kita harus siap membaca itu, menilai itu, dan tantangan besarnya adalah praktik patronase birokrasi. Praktik merit system yang belum dikedepankan, jadi lebih pada tentunya non-merit system dalam promosi-promosi. Meskipun sudah ada open recruitment," katanya.
Selain itu juga tantangan lain yaitu ada culture set yang tidak mau berubah cepat. Siti menilai, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah masih bermasalah.
Sementara itu, kepercayaan masyarakat pada publik variatif, tergantung integritas dan kualitas pemimpin daerah serta program pembangunan yang dilakukan di daerah.
"Aspek politik berpengaruh bagi perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peran keterwakilan kepala daerah yang menduduki jabatan struktural dan menjalankan kepemimpinan daerah. Reformasi birokrasi menjadi inti dari perubahan, menjadi napas dalam roda pemerintahan yang lebih profesional," ujarnya.
Dia mendorong pemerintah provinsi Sulsel untuk mempersiapkan diri dalam proses menjadi leading atau promotor dan inovator di Indonesia Timur.
Adapun upaya-upaya tersebut bisa dilakukan dengan menghadirkan inovasi pelayanan publik yang baik. Salah satunya inovasi yang pernah dilakukan Sulsel seperti inovasi gerai perizinan sektor kelautan dan perikanan.
"Standing Sulawesi Selatan sebagai leading di daerah untuk Indonesia Timur itu betul-betul terwujud. Kita sama-sama berdoa semoga Sulawesi Selatan dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik itu menjadi mengedepan, terdepan," terangnya.
