Antv – Pengurus Daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2022-2026, hari ini Jumat (2/12/2022), resmi dilantik.
Pelantikan pengurus baru itu sesuai dengan surat Keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Nomor 220 Tahun 2022. Tentang Susunan Pengurus Daerah MIPI Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2022 -2026.
Pelantikan Pengurus Daerah MIPI Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2022-2026 akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat MIPI, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si. sekaligus Penyerahan Bendera MIPI dari Ketua Umum Pengurus Pusat MIPI kepada Ketua Pengurus Daerah MIPI Provinsi Sulawesi Selatan.
Usai pelantikan acara dilanjutkan dengan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P, dengan tema “Analisis Potensi Kawasan Timur Indonesia untuk NKRI”.
Usai orasi ilmiah, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional dengan tema “Dinamika Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan” Bersama narasumber:
1. Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA
2. Prof. Dr. Siti Zuhro, MA
Adapun Pengurus Daerah MIPI Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2022 -2026 yang dilantik kali ini, salah satunya yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengda MIPI Sulsel adalah Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si.
Diketahui, Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si yang lahir 15 Mei 1961, adalah adalah putra asal Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan seorang Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan Daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH., s.sos., M SI, pernah menjabat sebagai Rektor IPDN pada tahun 2018-2019.
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) berkomitmen untuk turut serta memajukan perkembangan pemerintahan Indonesia dengan berhlmpun dalam organisasl Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) juga berkomitmen untuk dapat berperan maksimal dalam memberikan sumbangan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memajukan, mengembangkan dan memasyarakatkan Ilmu Pemerintahan dalam kegiatan pemerintahan Indonesia.
