Apalagi, berdasarkan data yang sama, diketahui sejumlah daerah baru melaksanakan beberapa langkah saja. Pada acara tersebut, Mendagri juga menyampaikan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh daerah di Indonesia.
Daerah-daerah itu meliputi provinsi, kabupaten, hingga kota. Dari data itu, beberapa daerah menorehkan pendapatan tertinggi per 25 November 2022, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Aceh.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten di antaranya Kabupaten Tanah Laut, Bojonegoro, Mahakam Ulu, dan Sumbawa Barat.
Sementara di tingkat kota antara lain Kota Prabumulih, Bontang, Lubuk Linggau, dan Denpasar. Untuk daerah dengan realisasi pendapatan masih rendah, Mendagri mengimbau agar upaya ekstra perlu dioptimalkan.
Hal yang sama juga berlaku bagi daerah dengan realisasi belanja APBD rendah. Mendagri secara khusus meminta realisasi belanja APBD untuk digenjot, agar uang dapat beredar di masyarakat.
“Belanja pemerintah termasuk daerah adalah tulang punggung ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi supaya bisa uang beredar di masyarakat. (Hal ini untuk) memperkuat konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat. Yang kedua adalah untuk memancing sektor swasta agar bergerak karena adanya uang pemerintah yang mengalir,” pungkasnya.
