Antv – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke daerah untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah.
Kali ini Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Aceh dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah setempat, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.
Upaya ini untuk mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, memacu penggunaan produk dalam negeri, serta menyosialisasikan Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD 2023.
Rapat tersebut berlangsung di Hotel Grand Nanggroe Aceh, Kamis (27/10/2022). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan, rakor tersebut penting digelar untuk mendorong percepatan penyerapan APBD.
Selain itu, juga untuk memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dalam mengendalikan inflasi di daerah, khususnya daerah yang realisasi APBD-nya masih rendah.
Dalam kesempatan itu, Fatoni membeberkan realisasi APBD Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh hingga akhir September 2022.
Menurutnya, realisasi pendapatan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh pada akhir September 2022 yakni sebesar Rp28.828,46 miliar atau 69,95 persen.
