Antv – Perayaan Hari Koperasi ke-76 tahun 2023 di Sumatera Barat akan menghadirkan bakal calon presiden yang akan berkontestasi pada Pemilihan Umum Presiden 2024.
Gerakan Koperasi ingin mendengar dan memastikan bakal Capres memiliki konsep dan komitmen kuat menjalankan sistem perekonomian nasional berbasis koperasi yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Dr. Drs. H.A.M Nurdin Halid dalam acara launching Hari Koperasi Nasional ke-76 tahun 2023 Sumatera Barat yang digelar di Kota Padang, Jumat (28/10/2022).
Gerakan Koperasi akan merayakan Harkopnas 2023 secara istimewa karena digelar di Tanah Kelahiran Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta dan mendapat dukungan kuat dari Pemprov Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.
Nurdin Halid menjelaskan, Hari Koperasi 2023 di Sumatera Barat menjadi momentum untuk menegakkan sistem perekonomian Indonesia berdasarkan asas ‘kekeluargaan koperasi’ yang diamanatkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 Ayat 1.
Karena itu, pada Harkopnas 2023 nanti para capres akan diundang untuk mendengarkan gagasan dan komitmen mereka terhadap cita-cita para Bapak Bangsa tentang sistem koperasi sebagai jalan terbaik dan paling cocok untuk untuk mewujudkan ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ yang diamanatkan dalam Sila V Pancasila.
“Hari Koperasi 12 Juli 2023 akan menjadi momentum bagi Bangsa Indonesia untuk kembali berpegang teguh pada perintah Pasal 33 UUD 1945 sebagai patokan dasar membangun perekonomian nasional. Setelah 78 tahun kemiskinan dan kesenjangan tetap menganga, dan kini dunia terancam resesi, maka satu-satunya jalan ialah melaksanakan sistem perekonomian Pasal 33 UUD 1945. Gerakan koperasi ingin membuat Bung Hatta tersenyum,” ujar Nurdin Halid dalam keterangannya melalui press release, Jumat (11/11/2022).
Saatnya Bung Hatta Tersenyum Sumatera Barat dipilih sebagai tuan rumah perayaan puncak Harkopnas 2023 dengan beberapa alasan.
Pertama, Sumbar adalah tanah kelahiran Moh. Hatta, penggagas, pemikir, dan penggerak Koperasi Indonesia modern serta ketua perumus Pasal 33 dan 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.
Itulah sebabnya, Bung Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II tanggal 12 Juli 1953 di Bandung.
“Dekopin ingin menjadikan Harkopnas 2023 di Tanah Kelahiran Bung Hatta sebagai momentum yang tepat untuk mendesak Pemerintah dan negara untuk melaksanakan sistem perekonomian nasional sesuai perintah Konstitusi Pasal 33 secara struktural, sistematis, utuh, dan nyata. Tidak setengah-setengah dan tidak hanya retorika politik,” kata Nurdin Halid.
Menurut Nurdin, sistem kapitalisme yang diterapkan sejak 1967 dan terus menggurita hingga hari ini terbukti gagal menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kapitalisme begitu menguasai sendi-sendiri perekonomian nasional, termasuk ‘bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya’.
“Oleh karena itu dominasi sistem kapitalisme harus dihentikan, diganti sistem ekonomi koperasi yang berasaskan kekeluargaan,” tegas Nurdin Halid.
Alasan kedua, situasi dan kondisi perekonomian dunia sedang memasuki masa resesi. Presiden Joko Widodo menyebut situasi ekonomi dunia tahun 2023 bakal diliputi ‘kegelapan’ akibat akumulasi pandemi Covid-19, perang dagang, perang Rusia-Ukraina, ketegangan kawasan, dan pemanasan global.
Pada momentum Harkopnas 2023, kata Nurdin, gerakan koperasi meminta komitmen para calon pemimpin nasional periode 2024-2029 untuk membangun ekonomi negara berdasarkan sistem koperasi seutuhnya sesuai perintah Konstitusi.
Komitmen para capres nanti terasa mendesak di tengah resesi ekonomi dunia, inflasi yang tak terkendali akibat melambungnya harga pangan dan energi.
“Menghadapi ancaman krisis global tahun depan, gerakan koperasi tidak ingin sistem koperasi hanya dan selalu dijadikan ‘sabuk pengaman’ seperti yang terjadi pada masa krisis 1998 dan 2008. Setelah krisis berlalu, koperasi kembali ditinggalkan dan kapitalisme kembali menjadi panglima.,” ujar Nurdin Halid.
Dijelaskan, pondasi perekonomian Indonesia berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau hidup dari pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambakan, perikanan, pertambangan, kelautan, seni budaya, dan kerajinan.
“Itulah ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang dijalankan rakyat Indonesia berbasis sumber daya alam dan budaya,” urai Nurdin Halid.
Karena itu, menurut Nurdin, fokus strategi hilirisasi yang kini digerakkan Pemerintah seharusnya tertuju kepada segenap kekayaan sumber daya alam dan budaya.
Hilirisasi bukan hanya terkait bahan tambang seperti nikel, bauksit, baja, besi, semen, dan kelapa sawit yang menuntut modal besar dan teknologi tinggi. Tetapi, bagaimana produk petani, nelayan, pengrajin ‘dibantu’ mulai dari hulu hingga hilir yaitu distribusi dan pemasaran.
“Dan, strategi hilirisasi akan efektif memberdayakan dan menyejahterakan rakyat jika rakyat dikonsolidasikan dalam lembaga sosial ekonomi bernama koperasi. Untuk itu, kelembagaan koperasi rakyat harus diperkuat, dikembangkan, dan dimodernisasi secara struktural dan sistematis. Tidak seperti sekarang, koperasi dibiarkan bertumbuh dan berkembang di tengah dominasi kapitalisme,” urai Nurdin Halid.
Nurdin menyebut, banyak koperasi besar kelas dunia justru sukses bergerak di sektor sumber daya alam seperti koperasi pertanian di Jepang, koperasi perikanan di Korea Selatan, koperasi peternakan dan susu di Selandia Baru, Kanada, dan Eropa, koperasi listrik di Amerika Serikat.
Menurut Nurdin, semua sub-sektor terkait sumber daya alam harus menjadi kekuatan utama perekonomian negeri ini. Maka, pemberdayaan petani, pekebun, peternak, petambak, pengrajin, nelayan melalui intervensi permodalan, teknologi, distribusi, pemasaran adalah jalan satu-satunya untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam Sila kedua dan kelima Pancasila.
“Hilirisasi produk rakyat akan mendatangkan nilai tambah dan berdampak luas bagi penciptaan lapangan kerja. Untuk mencapai itu, strateginya sudah dirumuskan oleh para Pendiri negeri ini, yaitu memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat yang disebut koperasi itu. Dalam koperasilah, petani, pekebun, peternak, petambak, nelayan dikonsolidasikan seperti dikehendaki Konstitusi Pasal 33. Seperti halnya BUMN, BUMD, dan BUMDes ditopang penuh oleh pemerintah sesuai amanat Pasal 33 Ayat 2, maka penguatan dan modernisasi kelembagaan koperasi adalah juga perintah Konstitusi Pasal 33 Ayat 1,” kata Nurdin Halid.
Mengapa harus dikonslidasian dalam wadah koperasi? Karena rakyat Indonesia lemah dalam aspek modal, teknologi, kualitas SDM, dan akses pasar.
Kelemahan-kelemahan itu bisa ditangani oleh manajemen koperasi dengan mengoptimalkan program pemerintah seperti dana KUR, dana bergulir LPDB, program pelatihan dan pendampingan, hibah peralatan, serta menggalang kerjasama dengan pihak ketiga seperti BUMN, BUMD, BUMDes, dan pihak swasta.
“Jadi, petani, nelayan, pekebun, pengrajin, pedagang kecil, harus dikonsolidasikan dalam badan usaha koperasi. Jangan biarkan petani dan nelayan bertarung sendiri-sendiri di pasar bebas. Dalam badan usaha koperasi, mereka menjadi kuat karena anggota koperasi adalah pemilik dan pemakai jasa koperasi yang dikelola secara demokratis. Itulah makna filosofi sapu lidi Bung Hatta: sebatang lidi mudah dipatahkan, tetapi kalau sejumlah batang lidi disatukan menjadi sapu lidi, maka akan sulit dipatahkan,” papar Nurdin Halid.
Karena itu, kata Nurdin, intervensi program Pemerintah untuk petani, nelayan, pengrajin tidak akan menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan jika dilakukan secara sporadis oleh kementerian dan atau dinas-dinas terkait.
Anehnya, kementerian dan dinas-dinas terkait ekonomi kerakyatan ini justru membentuk kelompok usaha bersama.
Seharusnya program pemberdayaan dan bantuan hibah diserahkan dan dikelola oleh koperasi-koperasi sektoral.
Tugas dan tanggungjawab Pemerintah sesuai UU Koperasi ialah memperkuat kelembagaan koperasi rakyat.
”Sesuai penjelasan Bung Hatta, pembangunan yang besar-besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai dan dijalankan oleh negara melalui badan usaha milik negara yaitu BUMN, BUMD, dan BUMDes. Sedangkan perekonomian masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan hidup menyebar di ribuan pulau harus ‘disusun’ berdasarkan asas kekeluargaan dalam bentuk badan usaha koperasi. Gerakan koperasi meyakini, sistem kapitalisme tidak akan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia karena filosofi, sistem kerja dan orientasinya pada modal dan keuntungan. Itu sangat berbeda dengan koperasi yang berorientasi pada orang dan benefit atau kemanfaatan menjadi anggota koperasi,” jelas Nurdin.
Titik Start dari Bukitinggi Nurdin Halid juga memaparkan makna lain dari Harkopnas 2023 di Sumatera Barat yang digelar pada Bulan Koperasi (Bulan Juli) yang berpuncak pada 12 Juli.
Pertama, Hari Koperasi Internasional dirayakan setiap tahun pada pekan pertama Juli.
Kedua, masih pada pekan pertama Juli, tepatnya 5 Juli 2023, Dekopin untuk pertama kali akan mensosialisasikan 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila.
Ketiga, Hari Koperasi 12 Juli akan dirayakan sebagai puncak Harkopnas 2023.
Bulan Juli sebagai Bulan Koperasi diperkuat oleh keputusan Dekopin tentang Hari Ekonomi Pancasila pada setiap tanggal 5 Juli.
Pengajuan resmi 5 Juli sebagai Hari Ekonomi Pancasila sudah disampaikan kepada Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada puncak Harkopnas 2022 di Kendal, Jawa Tengah.
Pada acara puncak itu, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid membacakan Deklarasi Kendal.
“Tanggal 5 Juli dipilih bertepatan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana salah satu isinya ‘Kembali ke UUD 1945’. Awalnya, kami memilih 18 Agustus yaitu hari di mana UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Namun, 18 Agustus sudah ditetapkan Pemerintah sebagai Hari Konstitusi. Maka, atas usul Prof. Dr. Jimly Asshidiqie sebagai Ketua Dewan Penasehat Dekopin, pimpinan Dekopin akhirnya memilih 5 Juli dan sudah diajukan secara resmi kepada Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian RI,” ujar Nurdin Halid menjelaskan.
Karena itulah, Harkopnas 2023 akan diawali tanggal 5 Juli dengan acara Ziarah ke Makam Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta, dilanjutkan dengan acara ‘Renungan Suci’ pada 7 Juli 2023 di rumah Bung Hatta di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
“Kita ingin mengatakan kepada Bung Hatta bahwa gerakan koperasi bertekad mendorong dan mendesak pemerintahan ke depan untuk tunduk dan patuh melaksanakan sistem koperasi sesuai perintah Konstitusi Pasal 33 yang telah diwariskan oleh Bung Hatta dan para Bapak Bangsa lainnya. Bahwa dominasi kapitalisme harus dihentikan karena telah melanggengkan kemiskinan dan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin.
Tekad kuat itu, lanjut Nurdin, diwujudkan antara lain dengan melaksanakan Harkopnas 2023 dengan lebih bermakna seperti perayaan Hari Ekonomi Pancasila pertama kali dan menghadirkan para capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 dalam seminar nasional koperasi yang mengangkat tema: ‘Sistem Ekonomi Koperasi Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan Konstitusi Pasal 33 UUD 1945‘.
Substansi tema tersebut akan diuraikan oleh Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid sebagai pembicara kunci.
“Jadi, Hari Ekonomi Pancasila kita mulai rayakan di Tanah kelahiran Bung Hatta, walau belum ditetapkan oleh Pemerintah. Kita juga akan menghadirkan para capres dalam Seminar Koperasi Nasional di mana kita menuntut komitmen mereka soal implementasi Ekonomi Konstitusi Pasal 33. Selain itu, kita mengundang koperasi-koperasi terbaik dalam Harkopnas Expo dan ada Marandang & Pawai Budaya Nusantara,” jelas Nurdin Halid.
Demikian strategisnya seminar nasional koperasi tersebut, Dekopin akan mengundang Wakil Presiden untuk membuka seminar.
Seminar dikemas dalam format: Forum, Seminar & Pelatihan, serta terbuka untuk diikuti oleh utusan Koperasi, Industri Koperasi Internasional (Member ICA Global & Asia Pasific), Ketua Asosiasi Koperasi, utusan Dinas UKM dan Koperasi Provinsi & Kabupaten/Kota, LSM ekonomi dan Sosial, Praktisi dan pemerhati KUMKM serta masyarakat umum.
Sejalan dengan tema seminar, maka event Harkopnas Expo 2023 akan menghadirkan koperasi-koperasi ‘terbaik’ dari seluruh Indonesia yang menjadi role-model pengembangan koperasi Indonesia modern, di samping instansi Pemerintah, BUMN, dan badan usaha swasta.
Selain expo, akan ada kegiatan aneka lomba dan kegiatan sosial-budaya seperti Karnaval Seni Budaya Pertunjukan Budaya berupa Tarian Pesta Rakyat Makan Bersama Hasil Marandang.
Presiden akan diundang untuk menghadiri acara puncak pada 12 Juli sekaligus membuka Harkopnas Expo & Asean Cooperative Expo, yang digelar pada 12 – 15 Juli 2023, di GOR H. Agus Salim, Kota Padang. Seluruh rangkaian acara Harkopnas 2023 ditangani oleh EO Debindo.
“Jadi, Harkopnas 2023 akan dibuat lebih semarak dan bermakna. Kita ingin memulai titik start dari Bukitinggi, tanah kelahiran Bung Hatta, ranah Minang yang berpegang teguh pada jatidiri budaya ‘Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’. Dari Minangkabau, kita akan berjalan bersama Bapak Koperasi Indonesia. Dan, cita-cita serta tekad gerakan koperasi itu perlu dilihat oleh Presiden dan para calon presiden,” jelas Nurdin Halid.
Adat ‘Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’ adalah jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang menggerakkan ruang lingkup kehidupan dan tolok ukur untuk melihat dunia Minangkabau dari ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pergaulan dunia.
Segala perbuatan atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama secara utuh dan tidak saling bertentangan.
Dalam adat itu pula ditekankan sebuah nilai bahwa buah yang dipetik sesuai dengan bibit yang ditanam.
Berikut rangkaian acara Harkopnas 2023 dalam Bulan Koperasi 2023:
• Ziarah Makam Bung Hatta: Rabu, 5 Juli 2023, di TPU Tanah Kusir, Jakarta
• Renungan Suci: Jumat, 7 Juli 2023, di Rumah Bung Hatta Bukit Tinggi, Sumbar
• Seminar Koperasi Nasional/Asean: Senin, 10 Juli 2023 di Padang, Sumbar
• Puncak Harkopnas Ke-76 : Rabu, 12 Juli 2023, di GOR H. Agus Salim, Padang, Sumbar
• Marandang & Pawai Budaya Nusantara: 12 Juli 2023, GOR H. Agus Salim, Padang
• Harkopnas Expo & Asean Cooperative Expo: 12 – 15 Juli 2023, di GOR H. Agus Salim
• Aneka Kegiatan Lomba : 12 – 15 Juli 2023, di Gor. H. Agus Salim , Padang, Sumbar
