Antv –Wamenkumhan Edward Omar Sharif Hiariej menjeleskan pihaknya tidak keberatan dengan usulan penambahan pasal baru dalam RKUHP. Usulan terkait tindak pidana rekayasa kasus yang diusulkan oleh Fraksi PPP DPR RI.
“Kami kira ya tidak ada masalah (pasal rekayasa kasus),” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, di Gedung DPR pada Rabu (9/11/2022).
Harapannya agar pembahasan beberapa item RKUHP yang diusulkan DPR bisa diselesaikan segera.
“Saya optimis kalau ada 9 item yang mereka teman-teman dewan usulkan, saya kira sehari selesai,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan Fraksi PPP usul pasal baru tentang tindak pidana rekayasa kasus dalam rapat lanjutan pembahasan RKUHP antara pemerintah dengan Komisi III DPR pada Rabu, 9 November 2022.
Menurut dia, pasal ini mengatur jika ada pihak baik penegak hukum atau bukan yang merekayasa kasus dengan menciptakan, membuat atau memalsukan alat bukti, yang dengan alat bukti itu seolah-olah seseorang melakukan tindak pidana, maka yang membuat tersebut dengan ancaman pidana.
Arsul menjelaskan, latar belakang pengajuan ini karena adanya pengaduan-pengaduan kepada Komisi III DPR. Dimana bahwa seseorang sebenarnya tidak melakukan atau berbuat kejahatan atau tidak pidana, namun dituduh melakukan kejahatan dengan alat-alat bukti yang difabrikasi atau diciptakan.
