Antv – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) melakukan Analisis Evaluasi (Anev) dan Asistensi Percepatan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dan Penganggaran Penangan Inflasi, bertempat di Kemendagri, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Rakor diikuti oleh daerah dengan realisasi APBD terendah dan tertinggi, daerah dengan dana kas tersimpan di Bank tertinggi dan daerah dengan inflasi tertinggi.
Rakor membahas solusi percepatan realisasi APBD, membahas penganggaran dan penanganan dampak inflasi dan pengunaan produk dalam negeri.
"Rakor ini penting dilaksanakan, selain menjadi ruang diskusi guna percepatan penyerapan APBD, penyiapan anggaran dalam pengendalian inflasi di daerah, sekaligus pembahasan penganggaran peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Bangga Buatan Indonesia," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni.
"Daerah peserta Rakor yang diundang sengaja dipilih yaitu daerah yang realisasi APBDnya terendah dan tertinggi, daerah dengan inflasi tertinggi dan daerah dengan uang kas yang belum terpakai yang tertinggi," lanjutnya.
Fatoni mengatakan, Rakor ini menjadi ruang diskusi untuk menemukan solusi percepatan realisasi APBD.
"Rakor ini juga sebagai Forum untuk melakukan analisis dan evaluasi (Anev), asistensi, inventarisasi dan mencari solusi permasalahan realisasi APBD," tegas Fatoni.
