"Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran untuk dua hal. Pertama, mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Serta kedua, mengendalikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan sembilan bahan pokok, melalui (anggaran) Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan," tegas Fatoni.
Sebagai informasi, audiensi tersebut dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan; Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting; Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution; Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani; Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution; serta Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra.
Selain itu, hadir pula sejumlah anggota DPRD Sumut di antaranya Mangapul Purba, Syahrul Ependi Siregar, Delpin Barus, Meriahta Sitepu, Poaradda Nababan, Hermanto, Penyabar Nake, Anwar Sani Tarigan, Ari Wibowo, Benny Harianto Sihotang, serta beberapa anggota lainnya.
