Figur Ideal Pj Gubernur, Ryaas Rasyid: Sekda Tidak Bisa Jadi PJ

Figur Ideal Pj Gubernur, Ryaas Rasyid: Sekda Tidak Bisa Jadi PJ
Figur Ideal Pj Gubernur, Ryaas Rasyid: Sekda Tidak Bisa Jadi PJ (Foto : Figur Ideal Pj Gubeernur, Ryaas Rasyid: Sekda Tidak Bisa Jadi PJ)

Antv – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta menggelar Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema “Mencari Figur Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta” Rabu (28/09/2022), di Gedung DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta, jalan Pegangsaan Jakarta Pusat.

Prof Dr M Ryaas Rasyid MA yang hadir dalam acara itu menyampaikan bahwa, menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta usai Anies Baswedan nanti purna tugas sangat lama dan paling lama dalam sejarah Pj Gubernur.

Terkait adanya Sekda (Sekretaris Daerah) yang akan mencalonkan untuk menjadi Pj Gubernur, menurut Ryaas Rasyid, hal itu tidak bisa dilakukan. Kalaupun dipaksakan Sekda dicalonkan, maka harus diganti terlebih dahulu dan diganti dengan Sekda yang baru secara definitf.

“Ngapain mau jadi Penjabat Gubernur. Yang mengeksekusi administrasi DPRD kan Sekda. Dia itu sebenarnya inti dari segala manajemen pemerintahan. Yang penting memperkuat Sekda.   

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar dalam sambutannya berharap, dengan diadakannya diskusi tersebut, Provinsi DKI Jakarta, pasca Anies dan Ariza Patria habis periodesasi kepemimpinannya, bisa mendapatkan sosok ideal.

“Jadi dengan adanya diskusi ini, pasca pak Anies sebagai Gubernur habis periodesasinya, benar benar bisa mendapatkan sosok ideal untuk memimpin Jakarta,” kata Zaki.

Ia menjelaskan bahwa, mekanisme pemilihan Pj Gubernur DKI Jakarta, sepenuhnya adalah hak progreatif Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Kami sadar bahwa, penunjukan Pj Gubernur DKI Jakarta ini, sepenuhnya adalah hak progreatif Menteri Dalam Negeri.” jelas Zaki.

Menurut Zaki, Pj Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini, diperlukan sosok yang ideal, sebab nantinya peran Pj Gubernur ini akan merumuskan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun. Oleh karenanya, Zaki mengaku bahwa, partai politik perlu untuk menyerap aspirasi masyarakat Jakarta.

“Jadi nanti ini peran Pj Gubernur Jakarta ini, akan merumuskan APBD murni di tahun 2023, 2024 dan APBD murni 2025. Kami sadar bahwa partai politik juga bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, melalui anggota DPRD kita dari partai Golkar juga kita disurati oleh Kemendagri untuk memilih calon Pj Gubernur Jakarta.” jelas Zaki.

Dengan adanya diskusi yang digelar DPD Golkar tersebut, diharapkan dapat mendengarkan langsung kriteria dan figur seperti apa yang layak menjadi Pj Gubernur Jakarta.

“Namun disini kita tidak akan memilih siapa calonnya, tapi kita ingin mendengar kategori dan kriteria seperti apa yang bisa dan layak menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur Jakarta ini.” tutup Zaki.

Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh banyak parpol dari lintas parlemen DKI Jakarta maupun parpol di luar parlemen.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta secara resmi telah mengusulkan tiga nama dan ketiga nama iti sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, Marullah Matali, Sekda DKI Jakarta dan Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.