Antv – Masa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe berunjukrasa di Titik Nol, Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, Selasa (20/9/2022).
Untuk mengamankan situasi, Polri mengerahkan sekitar 2.000 personel dalam mengamankan aksi dukungan kepada Lukas Enembe.
Dalam aksi demo Save Gubernur Papua Lukas Enembe demonstran meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut status tersangka Lukas Enembe dalam dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar.
Pihak kepolisian mengamankan lima orang yang diduga hendak memprovokasi aksi tersebut agar terjadi gangguan keamanan.
Kepala Polresta Jayapura Komisaris Besar Victor Mackbon saat ditemui seusai pengamanan unjuk rasa di Taman Imbi mengatakan, total sebanyak 2.000 personel gabungan kepolisian dan TNI yang dikerahkan dalam pengamanan unjuk rasa yang menamakan diri Koalisi Rakyat Papua ini.
Unjuk rasa dimulai sejak pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIT.
Polisi yang merazia peserta aksi itu menemukan senjata tajam, bom hingga panah.
Kapolresta Jayapura Kombes Victor Mackbon mengatakan seluruh barang itu sudah disita.
"Jadi kita bisa temukan itu ada sajam, kemudian miras, kemudian juga ada panah ya, ada ketapel. Kemudian juga ada kalau kita lihat sejenis bom ikan ya," ujarnya, Selasa (20/9/2022).
Pendukung Lukas Enembe datang dari berbagai wilayah sekitar Jayapura seperti Kabupaten Keerom dan Sentani.
"Kita kan wilayah berbatasan dengan Kabupaten Keerom sama Kabupaten Sentani. Nah ini yang dari Kabupaten Sentani banyak juga massanya kemudian kita melakukan penyekatan," jelasnya.
Menurut Victor, massa yang masuk wilayah Jayapura kemudian dirazia petugas. Namun ada juga massa simpatisan yang langsung kabur begitu mengetahui ada razia.
"Begitu kita melakukan razia memang ada yang lari meninggalkan barang bukti tersebut. Itu yang sedang kita dalami," kata Kombes Victor.
Kombes Victor mengatakan pihaknya awalnya tidak memberikan izin aksi demo. Namun penanggungjawab demo dan koordinator aksi dari Koalisi Rakyat Papua disebut memberikan garansi aksi berlangsung damai.
"Awalnya kami telah melakukan penolakan, namun mengingat penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang dan setelah mendapat kesepakatan bersama dari pihak koordinator maka kami bersedia mengawal aksi tersebut," tandasnya.
