Antv – Hal ini mengingat masa jabatan Anies akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang.
Pakar Hukum Tata Negara Prof.Dr.Jimly Assidiqi,SH ikut ikut bersuara bahwa syarat berikutnya yang perlu dimiliki oleh Pj Gubernur DKI mendatang harus memiliki kamampuan komunikasi politik yang baik.
Menurutnya, Dari beberapa figur pada bursa PJ Gubernur DKI yang sedang mengemuka saat ini. Ada Bahtiar Dirjen Polpum Kemendagri merupakan figur yang ideal sebagai PJ Gubernur DKI Oktober mendatang.
“Ini sesuai dengan pengalaman, beliau (Bahtiar) pernah sebagai Direktur Politik, Direktur Ormas, Kapuspen Kemendagri. Kemendagri merupakan “modal” yang baik untuk membangun komunikasi yang humanis dengan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta,” tutur mantan Ketua MK 2003 – 2008 dan juga penulis 76 buku produktif salah satunya judul Green & Blue Contitusion, Sabtu (3/09/2022).
Mantan Ketua DKPP 2012-2017 itu juga berpendapat, tantangan yang dihadapi DKI Jakarta kexepan begitu kompleks. Terlebih, DKI Jakarta merupakan
barometer politik nasional, maka stabiltas politik perlu dijaga pada masa transisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Daerah Khusus Ekonomi.
“PJ Gubernur DKI Jakarta mampu mengayomi masyarakat yang multikultur dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang penuh dinamika,” tandas pria yang kini tercatat sebagai anggota DPD RI 2019-2024 Dapil DKI Jakarta, “ungkap Jimly.
Ditambahkannya, sosok PJ Gubernur DKI Jakarta haruslah seseorang yang mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Bahtiar sudah memiliki pengaman sebagai PJ Gubernur Kepulauan Riau, dengan pengalamannya itu diharapkan dapat membagun komunikasi, baik dengan DPRD DKI Jakarta, jajaran internal Pemerintak DKI Jakarta maupun sebagai perpanjangan pemerintah pusat, ” tambahnya.
Prof Jimly Assidiqi menilai sosok Bahtiar sebagai seorang ASN yang memegang teguh sikap netral dengan kinerja dan berhasil menginisiasi program-program kebangsaan sehingga sosoknya dapat diharapkan dapat mengemban amanah Pemerintah pusat dan dapat diterima semua pihak.
“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, Tapi itu juga kembali kepada
keputusan Presiden yang sebelumnya melalui proses profiling TPA Mendagri sesuai regulasi Pejabat Gubernur.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Rabu (31/8/2022) kemarin, mengaku belum menerima masukan nama-nama kandidat Pj. Gubernur DKI Jakarta.
Mendagri juga memastikan bahwa Pj Gubernur Jakarta memiliki kriteria netral, profesional, dan berpengalaman. Hal ini mengingat DKI Jakarta merupakan provinsi penting sebagai ibu kota negara.
Sebelumnya, telah beredar sejumlah nama yang akan menggantikan Anies Baswedan mendatang. Mereka di antaranya Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.
