Forum Senior Papua Keberatan Penggunaan Istilah Teroris Untuk KKB

senior papua 1
senior papua 1 (Foto : )
Forum Senior Papua Bersama Elemen Generasi Milenial Papua meminta pemerintah berhati-hati menggunakan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata  di Papua. 
Penggunaan istilah teroris dianggap dapat menjadi pintu masuk bagi pihak ke tiga merebut Papua dari NKRI dengan atas nama pelanggaran HAM.
Mereka mengutuk keras tindakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata  di Papua yang berulang kali telah menelan korban jiwa. Diantaranya, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur dalam insiden baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua pada Minggu (25/4/2021).
Situasi keamanan di Papua dinilai perlu dievaluasi. Meski begitu, perlu pendekatan humanis dan dialog agar pelanggaran HAM tidak terus terjadi yang dianggap menjadi pintu masuk bagi PBB, seperti yang terjadi pada Timor Timur dahulu.
"Kasus Papua hukum militer tidak berlaku, harus penegakan hukum dilakukan, TNI membantu Polri, agar terhindar dari pelanggaran HAM, " ujar
 Laksamana Madya TNI Purn.Freddy Numberi, salah satu tokoh senior Papua yang hadir di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, (4/5/2021).
Tokoh senior Papua yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, diantaranya Michael Menufandu mantan duta besar Indonesia untuk Kolombia, politikus Yorrys Raweyai, dan Lenis Kogoya.
Menurut Freddy  gerakan perlawanan di Papua merupakan produk buatan Belanda yang berkembang dari istilah OPM hingga KKB karena kemiskinan dan ketimpangan sosial.
"OPM adalah bom waktu yang diciptakan Belanda, bukan orang Papua sendiri, dan itu berkembang, bertumbuh, manakala terjadi kemiskinan, manakala terjadi keterlantaran dan sebagainya. Di Jawa, Sumatera, di mana-mana pun sama, rakyat manakala telantar, miskin, terdiskriminasi, tidak diperhatikan, pasti benci pemerintah," ujar Freddy.
Freddy dkk meminta pemerintah berfokus menyelesaikan permasalahan di Papua. Para tokoh senior ini mendorong penyelesaian damai di Papua dengan dialog.
"Otsus bila dilakukan dengan benar tidak perlu ada dialog lagi, karena masyarakat merasakan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya" Ujar Freddy
Achmad Junaidi | Jakarta