Luthfi, yang saat itu merupakan menteri perdagangan periode 2020—2022, sempat khawatir bahwa kebijakan itu bakal menurunkan ekspor Indonesia. Namun, neraca perdagangan Indonesia dengan China ternyata tetap mencatatkan hasil positif bagi ekspor Indonesia di mana pengiriman baja nirkarat tumbuh hampir dua kali lipat.
Selain China, Eropa juga berupaya mencekal pertumbuhan ekspor Indonesia, dengan menyebut program hilirisasi Indonesia tidak ramah lingkungan. Oleh karenanya, eks Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal periode 2005-2009 itu mengatakan bahwa Indonesia memerangi kebijakan diskriminatif tersebut melalui World Trade Organization (WTO).
Lutfi juga sangat mendukung hilirisasi yang ingin digenjot oleh pemerintah ke depannya. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara dengan perekonomian kuat. Dia pun ingin Indonesia bisa menjadi negara industrialisasi, yang merupakan kunci untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).
“Kita ada deadline, kalau tidak industrialisasi, telat dan tidak melaksanakan pada hari ini juga, maka kita tidak bisa keluar middle income trap 2038-2040 kita selesai,” tutur mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu.
Di sisi lain, Ketua Umum Repnas Anggawira menyatakan, hilirisasi merupakan cara bagi Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju. Sehingga, terlepas dari siapa yang nantinya memenangkan Pilpres 2024, presiden terpilih haruslah meneruskan kebijakan hilirisasi.
Senada dengan pemaparan Lutfi, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan, hilirisasi telah menaikkan daya tawar Indonesia di kancah global. Alhasil, negara ini semakin tidak mudah untuk ditekan negara lain.
"Hilirisasi nikel memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi program hilirisasi Presiden Jokowi harus dilanjutkan,” kata Anggawira.
