Antv – Baru-baru ini, Ganjar Pranowo menjadi sorotan akibat tuduhan melanggar aturan kampanye dalam Pemilihan Presiden 2024.
Insiden ini berlangsung pada 24 Desember 2023 selama Car Free Day di Solo, sebagaimana terlihat dalam video TikTok yang diunggah oleh akun @kanglebas.
Video tersebut memperlihatkan tim relawan Ganjar membagikan voucher internet gratis kepada anak-anak dan guru.
Kebanyakan penerima adalah pelajar yang mengucapkan terima kasih kepada Ganjar atas voucher tersebut, mengungkapkan manfaatnya bagi pendidikan mereka.
Tim relawan berjanji akan memberikan akses internet gratis kepada seluruh pelajar di Indonesia bila Ganjar terpilih.
Kejadian ini menarik perhatian Indra Wiyana dari Masyarakat Peduli Demokrasi yang melaporkan hal ini ke Bawaslu Kota Solo.
Indra menegaskan bahwa kegiatan tersebut melanggar UU Pemilu dan Peraturan KPU, dan menyerukan masyarakat untuk waspada selama pemilu. Ia menambahkan bahwa laporannya bersifat netral dan tidak berpihak pada politik.
Sementara itu, Poppy Kusuma dari Bawaslu Kota Solo mengkonfirmasi telah menerima laporan tentang potensi pelanggaran pemilu terkait pembagian voucher internet.
Video tersebut secara eksplisit menunjukkan Ganjar dan istrinya, Atikoh, bersama para relawan yang membagikan kupon dan mengajak untuk memilih Ganjar.
Di sisi lain, pengamat politik Efriza dari Citra Institute menilai bahwa elektabilitas Ganjar telah menurun, terutama setelah kritik terhadap penegakan hukum selama masa pemerintahan Joko Widodo.
Efriza, pengajar Ilmu Pemerintahan di Universitas Pamulang, mengatakan bahwa kritik Ganjar sebagian besar difokuskan pada Mahkamah Konstitusi.
Ia berpendapat bahwa kritik ini berasal dari kekecewaan Ganjar karena ada calon presiden yang lebih muda darinya.
Peristiwa pembagian voucher internet gratis ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan etika selama kampanye.
Tindakan yang awalnya bertujuan meningkatkan dukungan elektoral ini justru dapat merugikan reputasi Ganjar di mata pemilih.
Hal ini menggarisbawahi bahwa patuh pada aturan dan menjaga etika kampanye sama pentingnya dengan memenangkan hati pemilih.
Kasus ini juga mengingatkan semua calon presiden dan wakil presiden bahwa setiap tindakan selama kampanye dapat berdampak besar terhadap prospek elektoral dan persepsi publik tentang integritas mereka.
Lebih lanjut lagi, hal ini menyoroti pentingnya memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan, dengan setiap kandidat mematuhi aturan yang telah ditetapkan untuk pemilihan yang berintegritas dan murni berdasarkan pilihan rakyat.
