Wacana Mata Uang ASEAN & Penggabungan Sistem Moneter Bukan Prioritas

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn Memberikan Kuliah Umum di UPH
Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn Memberikan Kuliah Umum di UPH (Foto : Antara)

Antv – Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn berbicara pada hari Senin (13/3/2023) bahwa masalah penggunaan mata uang ASEAN dan penerapan sistem moneter bersama bukanlah menjadi prioritas utama ASEAN, manakala ada beberapa agenda penting lainnya yang membutuhkan perhatian lebih. 

Saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Pelita Harapan Tangerang, Banten, Kao Kim Hourn menjelaskan bahwa upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 menjadi prioritas teratas bagi ASEAN sekarang. 

"Saya pikir ide soal penggabungan sistem moneter telah lama menjadi bahan diskusi sejak 20 tahun silam. Ada tercetus ide-ide dan terjadi diskusi-diskusi namun, tentu saja, masih membutuhkan waktu yang panjang karena kami memiliki prioritas-prioritas lain sekarang," kata Kao Kim Hourn. 

img_title
Ilustrasi Mata Uang. (Foto: Reuters)

Dikutip dari kantor berita PNA, Kao Kim Hourn menambahkan bahwa agenda penting lainnya adalah konektivitas ASEAN, Agenda Ekonomi Biru dan Perdagangan Intra-ASEAN yang kian meningkat. 

"Inilah yang menjadi prioritas-prioritas sebenarnya. Jika menyangkut soal penggabungan sistem moneter, saat ini masih belum ada kejelasan," tambahnya. 

Kendati demikian, Indonesia, yang kini memangku jabatan keketuaan ASEAN pada tahun 2023, telah mengajukan proposal pembangunan konektivitas pembayaran secara regional untuk mendukung pembayaran lintas perbatasan di kawasan Asia Tenggara. 

Saat ini, Bank Sentral dan otorita keuangan dari lima negara yakni Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong pembayaran lintas perbatasan di kawasan. Untuk itu, konektivitas sistem kode QR dari kelima negara diharapkan segera terwujud.  

Sejak penandatanganan nota kesepahaman pada November 2022, penggunaan kode QRIS lintas perbatasan baru dapat digunakan di Thailand saja.