Antv – Berbeda dari pendahulunya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr kembali menghidupkan perjanjian kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat yakni Enhanced Defense Cooperation Agreement atau EDCA, walau kebijakannya melahirkan pro dan kontra.
Hal ini ditempuh Filipina untuk melawan pengaruh Cina yang kini menjadi ancaman di wilayah Indo-pasifik, terutama di laut cina selatan. Sebaliknya, fokus perhatian Amerika Serikat pada ketegangan antara Taiwan dan Cina.
Tertuang dalam perjanjian EDCA, Amerika Serikat kini mendapatkan akses untuk membangun sedikitnya empat pangkalan militer baru di wilayah Filipina. Seperti diketahui, Kerja sama pertahanan EDCA diteken pada tahun 2014 namun tertunda pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
Kerja sama tersebut meliputi latihan gabungan, penempatan peralatan, membangun fasilitas militer termasuk barak militer walau bersifat tidak permanen.
Untuk membahas lebih lanjut, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, berkunjung ke Manila, Filipina pada hari Kamis (2/2) bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Jose Faustino.
Rencananya, Amerika Serikat akan memiliki pangkalan baru di Pulau Luzon, wilayah Filipina terdekat dengan Taiwan, yang kini sudah terdapat dua pangkalan militer berjalan.
sedangkan pangkalan militer baru lainnya, akan dibangun di sebelah barat provinsi Palawan yang berhadapan dengan kepulauan Spratly, yang diklaim Cina.
Kebijakan strategis ini telah menimbulkan gelombang protes para aktivis menolak EDCA yang dinilai hanya memperburuk keadaan. Juru bicara partai BAYAN MUNA, Teodoro "Teddy" Casino tegas menentangnya.
" Orang Filipina tidak butuh tambahan prajurit serta fasilitas militer amerika serikat lagi. Kebijakan pemerintah itu hanya menambah ketegangan di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Dan akan menyeret Filipina terlibat dalam konflik, yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat. " pungkas Teddy Casino.
