Yakin Jadi Peserta Pemilu 2024, Ketum PKP Minta Kader Jangan Minder

Yakin Jadi Peserta Pemilu 2024, Ketum PKP Minta Kader Jangan Minder (Foto Istimewa)
Yakin Jadi Peserta Pemilu 2024, Ketum PKP Minta Kader Jangan Minder (Foto Istimewa) (Foto : )
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien membakar semangat kadernya untuk menatap Pemilu 2024.
Jajaran pengurus dari pusat hingga daerah diminta bekerja keras menghadapi tahapan pemilu yang sudah di depan mata.Hal itu disampaikan Yussuf saat acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif PKP Tahun 2022 di Hotel Novotel, Jakarta Utara, Rabu (30/3/2022)."PKP ini sudah 23 tahun, bukan partai kemarin sore. PKP partai nasional. Bukan partai lokal. Kita harus lolos verifikasi, jadi peserta Pemilu 2024, dan lolos ke Senayan," kata Yussuf.Dikatakan Yussuf, Rakornas dan Bimteknas ini, jadi sarana evaluasi kader dan pengurus dari mulai DPN, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP), Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Tujuannya mengatur strategi agar lolos verifikasi dan lolos Parliamentary Threshold.Yussuf menyebut, tahapan Pemilu sudah di depan mata. Verifikasi administrasi dan faktual akan mulai awal Agustus 2022.DPP, DPK, DPC harus melaporkan proses kesiapan verifikasi ke DPN. Apabila ada yang belum siap, ia memberi waktu 3 bulan."Juni 2022 semua tingkatan harus lapor lagi. Tidak ada pilihan lain. Kita harus jadi partai yang disegani dan diperhitungkan," tegasnya.Ditambahkannya, melalui Bimteknas, seluruh anggota legislatif PKP jadi ujung tombak menyosialiasikan terus PKP.Dia tidak ingin ada pengurus yang belum siap. Bahkan, dia heran, masih ada yang belum tahu PKPI sudah berubah menjadi PKP.Anggota Legislatif PKP di daerah, ingat Yussuf, bertanggung jawab menyukseskan verifikasi administrasi dan faktual. Mereka harus mempertahankan kursinya. Rangkul berbagai tokoh masyarakat. Kalau perlu, tambah kursi anggota legislatif di Provinsi dan Kabupaten dan Kota."PKP harus mengirimkan 34 kursi di DPR pusat. Minimal 24 kursi sesuai Parliamentary Threshold. Khusus untuk Jabar 4 kursi, Jateng 2 dan Jatim 4 kursi. Provinsi wajib menyumbang satu fraksi atau 4 kursi. Sebab ini untuk mengusung kepala daerah," ungkapnya.Rakornas dan Bimteknas PKP ini berlangsung sejak Selasa (29/3) hingga Kamis (31/3). Hadir seluruh pengurus DPN, DPP PKP, anggota legislatif PKP dari daerah dan kader partai lainnya.Ketua Dewan Pembina DPN PKP Try Sutrisno meminta, seluruh kader memegang visi misi dan menjadi tulang punggung memperjuangkan keadilan dan persatuan bangsa. Serta meneladani para pemimpin terdahulu."Jangan lupakan Pancasila, UU 1945, dan NKRI. Jangan mudah diadu domba. Pertahankan Ideologi Pancasila," pesan mantan Wapres ini.Untuk Rakornas dan Bimteknas PKP, Try meminta seluruh kader mempersiapkan diri menghadapi verifikasi administrasi dan faktual. Apalagi pendaftaran parpol akan dimulai 1 sampai 7 Agustus 2022."DPP harus aktif pantau DPK dan DPC dalam verifikasi administrasi dan faktual, lapor ke DPN. Jaga solidaritas dari pusat hingga daerah. Kompak, supaya verifikasi berhasil, lancar dan jadi peserta Pemilu 2024," imbaunya.Diharapkan Try, DPN PKP juga sesegera mungkin menyelesaikan seluruh kepengurusan DPP se-Indonesia. Try meminta, kelemahan PKP pada Pemilu 2019 digunakan sebagai cermin agar tidak terulang.Diingatkan Try, PKP adalah partai nasionalis, terbuka, dan harus menampung keanekaragaman seluruh suku, agama, dalam segala jenjang dan struktur organisasi PKP."Semoga banyak orang berminat, jadi anggota dan kader, sehingga dalam pencalegan, dapat memenuhi kuota di setiap Dapil, bukan hanya di pusat saja. PKP harus bisa bersaing dengan partai parlemen. Semoga 2024, PKP bisa meningkatkan anggota dewan, bukan hanya daerah, tapi juga punya kursi di Senayan," harapnya.