www.antvklik.com-Dewan pimpinan pusat partai golkar menggelar rapat pleno, di kantor DPP Partai Golkar, di jalan Anggrek Neli Murni, Slipi Jakarta Barat, Selasa (21/11/2017). Rapat ini akan membahas nasib ketua umum partai golkar, yang juga merupakan ketua DPR RI, Setya Novanto yang saat ini sudah ditahan di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK.
Saat ditemui di DPP Partai Golkar, Sekretaris Jenderal, Idrus Marham mengatakan, “ketua umum memberikan delegasi untuk menggantikan jabatannya kepada ketua harian, bendahara umum, sekjen hingga koordinator bidang.” Lebih lanjut idrus menambahkan, “ Plt ketua umum sesuai dengan AD/ART dan juga tata kerja utamanya itu mengatakan bahwa ya ketua umum itu memberikan delegasi kewenangan kepada siapa saja, utamanya kepada beberapa orang jabatan, yang disebut disitu itu ada ketua harian ada koordinator bidang, ada bendahara umum juga ada sekjen, ini semuanya bisa diberikan pendelegasian wewenang seperti itu, tetapi meskipun demikian tetap akan disampaikan kepada rapat pleno."
Sementara itu, ketua harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan, “hari ini pasti kita memutuskan untuk menarik Setya Novanto dari jabatan ketua DPR, karena ini adalah jabatan strategis untuk kepentingan rakyat terkait budgeting, pengawasan dan legislasi. Kita tidak mungkin membiarkan DPR sekalipun disana ada mekanisme dengan ada wakil ketua yang bisa melaksanakan, tetapi golkar tidak mau menyandera daripada dan UU MD3 karena ini merupakan kewenangan partai golongan karya."
Rapat pleno digelar sebagai sikap dari DPP partai golkar, atas penahanan Setya Novanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Berbagai pihak juga memintanya untuk mundur dari posisi ketua DPR.
