Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022). Proyek ini merupakan salah satu upaya Indonesia dalam menekan ketergantungan LPG impor.
Hilirisasi batubara menjadi DME yang dilakukan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bekerjasama dengan Pertamina dan Air Product ini ditaksir mampu mengurangi subsidi dari APBN hingga Rp 70 triliun.
Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun.
"Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari kebutuhan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun," ujar Presiden dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menegaskan, kondisi tersebut harus diubah. Pasalnya, Indonesia memiliki bahan baku yang cukup besar. Apabila Indonesia mampu mengolah batu bara tersebut, maka lapangan kerja akan terbuka luas.
"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material’nya yaitu batubara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji," lanjutnya.
Proyek hilirisasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.
"Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena
nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor," paparnya.
Presiden Jokowi menyebut, perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Ia pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
"Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan," lanjutnya.
Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batubara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.
"Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat," tambahnya.
Presiden pun meminta agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam 30 bulan sesuai kesepakatan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batubara yang lebih dari cukup.
"Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batubara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil," tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
"Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar," ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian.
Baca Juga :
