Pada era Revolusi 4.0. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tuntutan yang semakin kompleks dan terus bisa meningkatkan kapasitas dalam literasi digital dan digitalisasi.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi dalam pembukaan Workshop ASN Melek Literasi Digital Menuju Keterbukaan Informasi Publik di Bogor, Jawa Barat, Senin (27/9/2021)."Saya yakin di semua kementerian atau lembaga kita sudah mulai mengarah ke situ," kata TeguhLebih lanjut, pada agenda workshop yang merupakan kerja sama antara BPSDM Kemendagri dengan Konrad Adenaur Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste tersebut, Teguh menjelaskan, dengan adanya acara ini diharapkan para ASN akan semakin melek terhadap literasi digital, digitalisasi, kehumasan, dan Keterbukaan Informasi Publik.Di tengah pandemi Covid-19, kata Teguh, terdapat hikmah yang bisa diambil, salah satunya berkaitan dengan lompatan besar digitalisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang mesti dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, pandemi membuat orang tak lagi leluasa untuk beraktivitas dan melakukan mobilitas akibat adanya sejumlah pembatasan kegiatan. Akhirnya, di tengah keterbatasan tersebut kemudian lahir berbagai solusi dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi."Ini berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan. Semua sektor terkena, tidak kecuali pada aspek kehumasan," tuturnya.Lebih lanjut, Teguh menambahkan, ASN merupakan agen penting perubahan di era transformasi digital, di mana informasi adalah komoditas utama masyarakat. Untuk itu, para ASN dituntut agar mampu meningkatkan kompetensi dan memaksimalkan perannya dalam mendorong keterbukaan informasi di era transformasi digital ini. "Terkait informasi, sekarang masyarakat bukan lagi menunggu, (tetapi aktif mencari informasi)," ucapnya.Namun demikian, Teguh berpesan agar kondisi ini juga mesti membuat ASN, khususnya aparatur kehumasan, lebih berhati-hati. Derasnya arus informasi di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini juga menimbulkan kerentanan akan hadirnya informasi yang tidak benar atau hoax. Untuk itu, pranata humas perlu mengembangkan kapasitasnya dalam menjaga citra institusi dengan menangkal informasi yang tidak benar atau hoax tersebut.Kemudian, Teguh juga meminta agar hadirnya berbagai platform digital dan media sosial saat ini dapat betul-betul dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas kehumasan, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi. "Optimalkan (keberadaan) media sosial lainnya," tandas Teguh.Meski begitu, ia mewanti-wanti agar substansi atau konten yang ditampilkan melalui media sosial tersebut adalah informasi yang memang dibutuhkan oleh publik. "Jangan sampai diisi dengan jokes-jokes yang justru dapat menjadi bumerang terhadap citra institusi," pungkasnya.
Baca Juga :
