Sebanyak 7 fraksi DPRD DKI Jakarta menolak pengajuan rencana hak interpelasi yang digulirkan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E.
Tujuh fraksi yang memiliki pandangan seperti itu adalah Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PKB-PPP.Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Desi menyebut, pihaknya tidak mengikuti hak interpelasi yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PSI.Hal itu karena anggota dewan di Kebon Sirih itu lebih baik berfokus terhadap permasalahan pandemi Covid-19."Kan kalau pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. Seperti pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," kata Desi.Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta pun demikian. Bagi PKS, belum ada hal yang mendesak terkait hak interpelasi tersebut.Lagipula lantaran masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi. Tentunya juga memiliki konsekuensi termasuk hukum."Sebab interpelasi merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah. Masih ada cara lainnya," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan mengikuti langkah itu. Hal itu karena hak interpelasi akan berpotensi mengganggu agenda-agenda kerja lain dari DPRD."Kemarin pada Kamis, agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tetapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," ucap Rani.Selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco menegaskan pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. Hal itu karena hanya menghabiskan banyak waktu."Kami nolak. Buang-buang waktu dan juga politis. Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interpelasi," tutur Baco.Adapun Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas juga memandang usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDI Perjuangan dan PSI tak rasional. Sebab menurutnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) disebut berpotensi terdapat kerugian karena Formula E."Jika begitu, artinya, balap mobil Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah. Jadi apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi interpelesi ini tidak akan kami ikuti," tutur Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI itu.Sementara itu, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter mengaku tidak setuju terhadap pengajuan interpelasi Formula E Anies. Itu karena menurutnya langkah interpelasi yang dimotori Fraksi PDIP dan PSI tersebut, terkesan buru-buru."Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata Jupiter.Sebab, kata dia, terkait proses perhelatan Formula E cukup panjang dijalankan dan juga sudah setujui oleh PDIP dan PSI saat pembahasan di rapat resmi dewan."Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi. Padahal penyelenggaraan event internasional ini akan membuat Jakarta jadi sorotan dunia. Di mana bisa menunjukkan Indonesia mampu keluar dari pandemi," katanya, seperti dikutip dari Antara.Selain itu, Fraksi PAN DPRD DKI juga tercatat sebagai pihak yang memandang interpelasi belum perlu dilakukan.Diketahui, usulan hak interpelasi terhadap Anies ini ditandatangani oleh 33 anggota dewan yang terdiri dari 25 orang dari Fraksi PDI Perjuangan dan dan delapan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.Jika menggunakan hitungan kasar jika seluruh anggota dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP, artinya ada 73 anggota dewan di Kebon Sirih yang akan melakukan penolakan usulan interpelasi yang merupakan usulan PDI Perjuangan dan PSI
Baca Juga :
