Belakangan ini sedang heboh terkait pemberian suntik vaksin COVID-19 yang tak ada isinya alias kosong. Peristiwa ini terjadi di tempat pemberian vaksin COVID-19 di Sekolah Ipeka, Pluit, Jakarta Utara.
Dalam video yang beredar di dunia maya, terlihat seorang Tenaga Kesehatan (Nakes) memberi vaksin kepada salah satu masyarakat. Namun, setelah dilihat ulang ternyata alat suntiknya tak berisi vaksin covid-19.
Korban yang merupakan seorang pria, langsung komplain. Laporan terkininya, tenaga kesehatan tersebut telah ditangkap polisi untuk ditetapkan sebagai tersangka.
Menyikapi hal itu, Kementerian Kesehatan menggandeng BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan berbagai pihak, melakukan audit secara berkala untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin covid-19.
Tindakan tersebut untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan jenis vaksin covid-19 yang didistribusikan.
“Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan persnya, Selasa (10/8/2021).
Dijelaskan, pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri dan juga TNI/Polri agar pemerintah bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin covid-19, penggunaan vaksin dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota.
Untuk mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional, Kementerian Kesehatan telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).
Aplikasi SMILE memuat data seputar distribusi vaksin covid-19 dan lokasi penyimpanannya, mulai dari tingkat provinsi hingga puskesmas.
Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.
Menteri Kesehatan ingin pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan
platform tersebut dengan melakukan update secara berkala.
Update data seperti ketersediaan stok vaksin covid-19 di daerahnya, sehingga data bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk di-update secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan,” tutur Menteri Kesehatan.
“Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” sambungnya.
Budi Gunadi mengatakan, pemerintah telah mengamankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap. Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.
Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi COVID-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” kata Budi, seperti dikutip dari viva.co.id.
Baca Juga :
