Saat meresmikan sistem online single submission (OSS) berbasis risiko, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan dirinya tak mau lagi mendengar ada suap.
Presiden Jokowi meresmikan sistem OSS berbasis risiko dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (9/8/3032).Menurut Jokowi, peluncuran sistem ini menunjukkan pandemi Covid-19 tidak membuat pemerintah berhenti untuk terus melanjutkan reformasi struktural.Ini dilakukan dengan memangkas aturan-aturan yang menghambat kemudahan berusaha, prosedur juga akan lebih disederhanakan dan terus dipermudah."Kita ingin iklim usaha berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya," katanya yang disiarkan akun Sekretariat Presiden di YouTube.Dengan membuka lapangan kerj sebanyak-banyaknya, kata Jokowi, akan menjadi solusi mengatasi pengangguran yang semakin banyak akibat pandemi Covid-19.Dikatakan, berdasarkan laporan Bank Dunia 2020, Indonesia masuk peringkat 73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha.Menurut Jokowi, itu artinya sudah masuk kategori mudah tapi kategori itu belum cukup. Pemerintah harus mampu meningkatkan lagi dari mudah menjadi sangat mudah.Kuncinya adalah pada reformasi perizinan yang terintegrasi, cepat dan sederhana.Jokowi menegaskan, OSS tidak untuk mengebiri kewenangan daerah tapi memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintah yang memberikan izin agar tanggung jawabnya semakin jelas, dan layanan makin sinergis."Saya tidak mau lagi mendengar kesulitan yang dihadapi para pengusaha. Saya tidak mau lagi ada suap. Semua haruis dilakukan secara terbuka dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba, laporkan pada saya," tegas Jokowi.
Luncurkan Sistem OSS Berbasis Risiko, Jokowi: Saya Tak Mau Lagi Ada Suap
Senin, 9 Agustus 2021 - 10:51 WIB