Presiden Joko Widodo instruksikan jajarannya untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Juga seiring diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level-4.
Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan sidak kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako di RT 03/ RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7/2021).
[caption id="attachment_482369" align="aligncenter" width="900"]![Mensos Tri Rismaharini saat menelusuri perkampungan warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)]()
Mensos Tri Rismaharini saat menelusuri perkampungan warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)[/caption]
Salah seorang warga, Aryanih yang menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ujar Mensos.
[caption id="attachment_482370" align="aligncenter" width="900"]
![Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)]()
Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)[/caption]
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta, " ungkap Mensos.
[caption id="attachment_482371" align="aligncenter" width="900"]![Mensos Tri Rismaharini saat berdialog dengan warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)]()
Mensos Tri Rismaharini saat berdialog dengan warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)[/caption]
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera, " pinta Mensos.
Sebelumnya, Mensos menemui dan berdialog dengan warga yang sedang antri pencairan BST dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Jalan H Diran RT 08/RW 01, Gg Rawa 1, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Di lokasi pencarian BST tersebut tercatat 110 warga penerima BST.
"Kita harus berusaha agar berdaya dan tidak selamanya menjadi penerima bansos. Misalnya di Kota Surabaya itu ada namanya kampung kue dan kampung lontong yang memang fokus membuat kue dan lontong, " beber Mensos.
Tidak hanya itu, Mensos pun memotivasi agar penerima bansos mau berubah melalui program kewirausahaan seperti beternak ayam dan memelihara ayam petelur.
"Saya selalu semangat memotivasi masyarakat agar mau berubah melalui program usaha produktif di antaranya beternak ayam maupun memelihara ayam petelur yang hasilnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, " tandasnya.
Mensos Tri Rismaharini saat menelusuri perkampungan warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)[/caption]
Salah seorang warga, Aryanih yang menerima BPNT mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," ujar Mensos.
[caption id="attachment_482370" align="aligncenter" width="900"]
Mensos Tri Rismaharini saat mengunjungi warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)[/caption]
Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, yang juga menerima BPNT tapi harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta, " ungkap Mensos.
[caption id="attachment_482371" align="aligncenter" width="900"]
Mensos Tri Rismaharini saat berdialog dengan warga penerima Bansos (Foto Humas Kemensos)[/caption]
Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan PKH diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh pihak siapapun.
"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera, " pinta Mensos.
Sebelumnya, Mensos menemui dan berdialog dengan warga yang sedang antri pencairan BST dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) di Jalan H Diran RT 08/RW 01, Gg Rawa 1, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Di lokasi pencarian BST tersebut tercatat 110 warga penerima BST.
"Kita harus berusaha agar berdaya dan tidak selamanya menjadi penerima bansos. Misalnya di Kota Surabaya itu ada namanya kampung kue dan kampung lontong yang memang fokus membuat kue dan lontong, " beber Mensos.
Tidak hanya itu, Mensos pun memotivasi agar penerima bansos mau berubah melalui program kewirausahaan seperti beternak ayam dan memelihara ayam petelur.
"Saya selalu semangat memotivasi masyarakat agar mau berubah melalui program usaha produktif di antaranya beternak ayam maupun memelihara ayam petelur yang hasilnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, " tandasnya.
Baca Juga :
