Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar Web Seminar atau webinar untuk membahas Evaluasi Perkembangan Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia Pasca Reformasi dan Tantangan Menghadapi Pandemi Covid-19.
Dalam webinar yang dilaksanakan pada Sabtu (24/7/2021) itu, MIPI menghadirkan seorang Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Ashiddiqie, untuk membahas secara mendalam tentang tema yang dianggap relevan dan penting untuk dibahas di era kekinian, pandemi Covid-19.
![]()
![]()
Wakil Ketua MIPI Prof. Siti Zuhro dalam pembukaannya mengapresiasi antusiasme peserta dalam mengikuti webinar.
Pasalnya ruang virtual dalam Aplikasi Zoom Meeting sampai tak dapat menampung lagi permintaan peserta yang ingin bergabung dalam webinar, sehingga peserta yang tak dapat mengikuti jalannya diskusi dialihkan ke channel Youtube MIPI melalui link https://www.youtube.com/watch?v=fQXRaAcaGnA.
“Terima kasih atas antusiasme, ini topik yang bagus, bagaimanapaun ini topik yang luar biasa, banyak mungkin yang sudah membahas namun yang relevan, signifikan, urgen, baru kita bahas, dan menghadirkan Prof. Jimly, pakar hukum tata negara, nanti kita akan lihat seperti apa yang seharusnya dikelola dalam menghadapi Covid-19 yang saat ini juga sudah menghasilkan varian di dunia,” kata Zuhro.
![]()
Ia menambahkan, dalam konteks mengatasi masalah Covid-19 ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian, pemerintahan pusat perlu menggandeng Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah bersama dengan mengedepankan hubungan yang harmonis.
Tak hanya hubungan antara pusat dan daerah, hubungan harmonis antar jenjang pemerintahan pun perlu dilakukan.
Pasalnya, ia mengevaluasi, pada awal badai Covid menerjang Indonesia, terjadi sengkarut koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan relasi menjadi tak harmonis, sehingga menyebabkan resistensi dari pemrintah daerah kepada pemerintah pusat, dan represif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Kesan yang kita harapkan itu, baik dari represif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maupun resistensi daerah kepada pusat, tidak ada lagi, tapi yang terjadi adalah sinergi, kolaborasi, komunikasi dua arah yang bagus sehingga nantinya kebijakan yang sudah diputuskan di level pusat itu, bisa diaplikasikan secara sempurna, sampai ke tingkat tidak hanya provinsi, tapi juga terpenting di kabupaten/kota,” bebernya.
Perlunya kesatupaduan antara jenjang pemerintahan bersama masyarakat juga ditekankan penting diilakukan di era pandemi ini.
Hal ini penting dilakukan sebagai kesatupaduan langkah dan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Harapannya, setiap kebijakan yang dilahirkan satu komando dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung.
“Jadi tidak pusat atau daerah saja, tapi juga beserta masyarakat yang luas ini ikut hand in hand untuk menanggulangi Covid yang semakin tidak mudah kita atasi saat ini. Oleh karena itu kesatupaduan, satu kebijakan yang diwujudkan, diaplikasikan dalam eksekusi program oleh pemda sampai turun ke Desa/Kelurahan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga berharap webinar yang dilaksanakan oleh pengurus pusat MIPI itu dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk dalam membumikan gagasan dan kebijakan yang dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.
“Mudah-mudahan wahana webinar ini bisa membawa positif, bermanfaat dan aplikatif nantinya. Oleh karena itu, dengan topik yang sangat krusial ini yang akan dibawakan oleh Prof. Jimly, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh beliau ini akan sangat bermanfaat,” tutup Siti Zuhro.
Ia menambahkan, dalam konteks mengatasi masalah Covid-19 ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian, pemerintahan pusat perlu menggandeng Pemerintah daerah dalam mengatasi masalah bersama dengan mengedepankan hubungan yang harmonis.
Tak hanya hubungan antara pusat dan daerah, hubungan harmonis antar jenjang pemerintahan pun perlu dilakukan.
Pasalnya, ia mengevaluasi, pada awal badai Covid menerjang Indonesia, terjadi sengkarut koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan relasi menjadi tak harmonis, sehingga menyebabkan resistensi dari pemrintah daerah kepada pemerintah pusat, dan represif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Kesan yang kita harapkan itu, baik dari represif pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maupun resistensi daerah kepada pusat, tidak ada lagi, tapi yang terjadi adalah sinergi, kolaborasi, komunikasi dua arah yang bagus sehingga nantinya kebijakan yang sudah diputuskan di level pusat itu, bisa diaplikasikan secara sempurna, sampai ke tingkat tidak hanya provinsi, tapi juga terpenting di kabupaten/kota,” bebernya.
Perlunya kesatupaduan antara jenjang pemerintahan bersama masyarakat juga ditekankan penting diilakukan di era pandemi ini.
Hal ini penting dilakukan sebagai kesatupaduan langkah dan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Harapannya, setiap kebijakan yang dilahirkan satu komando dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung.
“Jadi tidak pusat atau daerah saja, tapi juga beserta masyarakat yang luas ini ikut hand in hand untuk menanggulangi Covid yang semakin tidak mudah kita atasi saat ini. Oleh karena itu kesatupaduan, satu kebijakan yang diwujudkan, diaplikasikan dalam eksekusi program oleh pemda sampai turun ke Desa/Kelurahan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu juga berharap webinar yang dilaksanakan oleh pengurus pusat MIPI itu dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, termasuk dalam membumikan gagasan dan kebijakan yang dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.
“Mudah-mudahan wahana webinar ini bisa membawa positif, bermanfaat dan aplikatif nantinya. Oleh karena itu, dengan topik yang sangat krusial ini yang akan dibawakan oleh Prof. Jimly, mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh beliau ini akan sangat bermanfaat,” tutup Siti Zuhro.
Baca Juga :
