Forum Kadin Prihatin Covid-19 meminta agar Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni-2 Juli, ditunda, karena alasan kemanusiaan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang CSR & Persaingan Usaha, Suryani Motik dalam Konferensi Pers Penundaan Munas Kadin, Minggu (27/6/2021)."Kami semua menginginkan Munas itu ditunda demi kemanusiaan, kita tidak ingin Kadin ini menimbulkan atau membuat klaster baru dan kita juga tidak ingin sia-sia atas penanganan pemerintah dalam memerangi Covid-19 seperti vaksin dan lainnya, itu sudah diapresiasi oleh dunia luar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang CSR & Persaingan Usaha, Suryani Motik.Forum Kadin Prihatin Covid-19, anggota terdiri dari para pengurus Kadin mulai dari gabungan Wakil Ketua Umum Kadin, Pengurus Pusat sampai Ketua Umum Kadin Provinsi dan Asosiasi Kadin serta Ketua DPD LaNyalla Matalitti.Dijelaskan Waketum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Timur, Andi Rukman Karumpa, dalam Forum Kadin yang minta Munas ditunda ini, anggotanya mencapi 60 persen pemilik suara di Munas Kadin, yakni lebih dari 14 Kadin Provinsi dan beberapa asosiasi pengusaha."Ini tidak ada kubu A atau B, tapi nama besar Kadin akan rusak jika terus munas berjalan saat PPKM diterapkan. Pemerintah melarang ada keramaian, Ironisnya justru Kadin membuat hajatan nasional melibatkan banyak orang. Masalah kemanusiaan diatas segala-galanya. Munas di Kendari jangan dipaksa, harus ditunda. Nanti jika covid sudah melandai, kita bicarakan kembali," jelas Andi Rukman."Di rumah saya saya ada 14 orang yang terpapar, jadi sebaiknya Munas Kadin ditunda karena covid lagi tinggi. Ini pemerintah sedang menerapkan PPKM Mikro, malah Kadin menggelar acara.. Saya akan datang ke Kendari untuk pastikan ini ditunda. Saya tidak mau Kadin rusak dan malah pecah nantinya," tegas LaNyalla Matalitti yang juga akan berkoordinasi dengan Kapolri terkait ijin munas.Upaya hukum juga dilakukan Forum Kadin Prihatin Covid-19 yang akan mengirim surat ke Kapolri serta Satgas Covid-19, terkait penundaan penyelenggaraan Munas di tengah naiknya kasus Corona."Kita akan lapor ke Mabes Polri untuk dihentikan. Namanya pelanggaran hukum jika tetap gelar Munas saat PSBB diberlakukan. Nantinya Kapolri akan melanjutkan ke Kapolda untuk tidak diberikan ijin," tegas John Pieter Nazar, Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin.Pernyataan tegas juga dilontarkan Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Cucu Sutara yang didukung seluruh Kadin Kabupaten di Jawa Barat."Saya terpapar Covid dan sudah isoman 7 hari. Atas dasar kemanusiaan kami sudah rapat dengan jajaran Kadin Jabar, baik dewan kehormatan, dewan pertimbangan dan juga kadin kabupaten sudah kirim surat ke Ketum Kadin dan juga Presiden RI supaya munas ditunda. Saya tidak bicara menang atau kalah, tapi demi keselamatan bersama," tandas Cucu yang menjelaskan Bandung saat ini mencekam, karena covid. Satgas Covid-19 Setuju Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional, Alexander K Ginting, setuju agar Munas Kadin ditunda dahulu."Menurut saya hasil dashboard data kasus aktif dan positivity rate yang tinggi menyatakan kita harus stay at home. Jadi saya setuju Munas Kadin ditunda dahulu," kata Alexander seperti dilansir Beritasatu.com.Menurutnya, hal ini juga tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 yang meminta pemerintah daerah melakukan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di zona merah.Dalam aturan tersebut, pemerintah memperketat sejumlah pembatasan kegiatan, seperti menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home -WFH) sebesar 75 persen untuk kabupaten/kota yang berada dalam zona merah.
Baca Juga :
