Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meninjau langsung objek wisata Pantai Batukaras di Kab. Pangandaran, Minggu (16/5/2021).
Peninjauan itu dilakukan untuk mengecek perihal kepadatan wisatawan di kawasan itu sehari sebelumnya yang viral di media sosial."Saya hari ini ditugasi Gubernur untuk menindaklanjuti apa yang viral di media tentang tempat wisata. Kita menutup objek wisata di pangandaran sejak hari ini. Jadi sudah tidak ada kerumunan," kata pria yang akrab disapa Pak Uu.Namun, kedatangan orang nomor dua di Jabat ke tempat itu disambut oleh ratusan pelaku usaha yang sudah menanti dari pagi hari.Para pelaku usaha di kawasan Pantai Batukaras mengeluhkan penutupan aktivitas pariwisata di tempat itu secara mendadak.Uu mengatakan, pada dasarnya aktivitas pariwisata di Jabar tak dilarang oleh pemerintah. Syaratnya, penerapan protokol kesehatan (prokes) harus dilakukan dengan ketat."Mereka juga mengeluhkan kenapa tak ditutup dari awal. Kita sampaikan, pemerintah tidak melarang wisata. Karena itu untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat Jabar setelah Covid-19," jelasnya.Namun, lantaran adanya video viral terkait padatnya pengunjung ke Pantai Batukaras pada Sabtu (15/5/2021). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar bertindak tegas untuk menutup tempat itu. Sebab, dalam video yang beredar itu, para pengunjung terlihat tak menerapkan prokes.Uu mengakui, penutupan itu tentu membuat para pelaku usaha terdampak. Bahkan, lanjut dia, banyak pedagang di kawasan pantai merugi karena sudah mengeluarkan modal besar, tapi akhirnya aktivitas di Pantai Batukaras ditutup."Saya sudah berbicara dengan para pelaku usaha. Saya pasti merasakan, pengusaha sangat menunggu hari ini untuk mendapat keuntungan pemasukan dari mereka. Ini akan kita bawa ke pemprov agar ada kesimpulan," ungkapnya.Uu berjanji, Pemprov Jabar akan segera menentukan kebijakan terbaik terkait aktivitas pawisata di Kabupaten Pangandaran. Dengan begitu, para pelaku usaha juga tak terkena imbasnya."Setelah bertemu pedagang, mereka berjanji akan menerapkan prokes, tapi saya belum bisa berikan keputusan. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah tak memudaratkan masyarakat, dan kegiatan masyarakat tak memudaratkan kita semua," pungkasnya.
Baca Juga :
